Sanksi Mudik Lebaran 2021

Ilustrasi. Sebanyak 963 kendaraan diputarbalik di GT Cileunyi jelang larangan mudik Lebaran. (ANTARA FOTO/MOHAMMAD AYUDHA
Ilustrasi. Sebanyak 963 kendaraan diputarbalik di GT Cileunyi jelang larangan mudik Lebaran. (ANTARA FOTO/MOHAMMAD AYUDHA)

Infonegeri, JAKARTA – Larangan mudik lokal yang diberlakukan Pemerintah RI melalui Kementerian Perhubungan memberikan pengecualikan terhadap terhadap delapan wilayah periode larangan mudik lebaran 6-17 Mei 2021.

Mudik lokal yang diperbolehkan oleh Pemerintah berlaku di delapan wilayah aglomerasi, dimana lokasi atau kabupaten/kota tertentu yang berdekatan. Namun, protokol kesehatan (prokes) tetap harus dilaksanakan.

“Di dalam wilayah aglomerasi, pergerakan masyarakat dan transportasi masih dibolehkan dengan pembatasan kapasitas, frekuensi, serta jam operasional,” kata Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati dikutif Kompas.com, Selasa (04/05/2021).

Delapan wilayah aglomerasi yang diperbolehkan melakukan aktivitas mudik lokal dengan prokes kesehatan. Dan diluar delapan wilayah tersebut sangat dilarang melakukan aktivitas mudik lokal, jika melanggar siap-siap kena sanksi.

Hal ini mendapat dukungan dari Korlantas Polri melalui Kabag Operasional Korlantas Kombes Rudy Antariksawan. Ia menyebutkan, pihaknya tidak akan menindak pengemudi yang bepergian masih di dalam wilayah aglomerasi itu.

“Termasuk wisata itu kan juga boleh, tetapi untuk lokal. Orang lokal boleh di situ dan ada kapasitas 50 persen,” kata Rudy.

Adapun delapan wilayah yang diperbolehkan mudik, menurut Kementerian Perhubungan, pertama Medan Raya: Medan, Binjai, Deli Serdang, Karo. Kedua Jabodetabek: Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Ketiga Bandung Raya: Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat. Keempat Semarang Raya: Semarang, Kendal, Demak, Ungaran, Purwodadi.

Lanjutnya, yang ke Lima Yogyakarta Raya: Kota Yogyakarta, Sleman, Bantul, Kulon Progo, Gunungkidul, keenam Solo Raya: Kota Solo, Sukoharjo, Boyolali, Klaten, Wonogiri, Karanganyar, Sragen. Ketujuh Surabaya Raya: Surabaya, Gresik, Lamongan, Bangkalan, Mojokerto, Sidoarjo. Dan terakhir Makassar Raya: Makassar, Takalar, Maros, Sungguminasa.

Larangan yang diberlakukan oleh Pemerintah RI dalam mudik lebaran tahun ini sepanjang 6-17 Mei 2021 sebagai upaya untuk mencegah penyebaran virus corona alias Covid-19 di dalam negeri.

Dilansir Kompas.com yang mengatakan hal ini sejalan dengan, Korlantas Polri yang sudah menggelar berbagai pos penyekatan di beberapa wilayah untuk mencegah kendaraan bermotor yang ingin ke luar kota, baik di jalan utama, tol, sampai jalur tikus.

Adapun aturan mengenai larangan tersebut, tertuang dalam urat Edaran Kepala Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik pada Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah.

Bila ada warga yang masih nekat melakukan mudik, pengendara akan diberikan sanksi seperti bakal diminta untuk putar balik oleh petugas di lapangan. Tapi untuk orang dalam keadaan darurat, bisa menyertai surat tugas maupun keterangan terkait sesuai ketentuan.

“Pada kasus tertentu, petugas bisa melakukan tindakan hukum ataupun penilangan,” ujar Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo belum lama ini.

Kasus tertentu dimaksud ialah pemudik menggunakan jasa travel gelap atau pengendara menawarkan jasa tersebut. Mereka akan dikenakan sanksi sesuai Pasal 308 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009.

Pada aturan itu, disebutkan bahwa pengemudi kendaraan yang tidak memiliki izin angkutan orang dalam trayek atau izin angkutan orang tidak dalam trayek terancam pidana kurungan paling lama dua bulan atau denda paling banyak Rp 500.000.

Sementara bila ada warga yang lolos dari penyekatan atau pengawasan, pemudik wajib dikarantina selama 5 hari di kampung halaman, seperti dikatakan Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Stiyadi.

“Kalau ada yang lolos atau di luar pengamatan karena lewat jalan tikus dan sebagainya, lalu sampai ke daerah, itu ada kewajiban untuk karantina 5 hari di daerah masing-masing,” ucapnya.

Ia bilang, wajib karantina merupakan ketentuan yang ditetapkan Satgas Penanganan Covid-19. Hal itu tertuang dalam SE Nomor 13 Tahun 2021. Budi mengatakan, karantina wajib bagi pemudik yang nekat ini akan dilakukan oleh gugus tugas Covid-19 di daerah.

Oleh sebab itu pihaknya terus melakukan sosialisasi pada pemerintah daerah “Kami lakukan rakor untuk menyamakan persepsi mengenai SE 13, bahwa ada kewajiban melakukan isolasi 5 hari (bagi pemudik yang lolos), ini sudah dipahami gubernur, walikota, bupati yang akan laksanakan di lapangan,” kata Budi. (SA)