Pemerintah Akhirnya Minta Maaf

Sumber: maritim.go.id

Infonegeri, JAKARTA – Setelah disindir berkali-kali, pemerintah akhirnya minta maaf. Itu disampaikan Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan pada Sabtu (17/07/21) ‘dari lubuk hati paling dalam’ jika PPKM Darurat belum optimal dijalankan.

Luhut lalu berjanji akan bekerja keras untuk menekan penyebaran COVID-19 varian Delta. Meski agak kaget, enggak nyangka kalau pemerintah mau minta maaf, masyarakat ramai-ramai menyambut itikad baik dari Luhut. Salah satunya dokter sekaligus influencer Tirta Mandira Hudhi.

Dirinya menghormati sikap Luhut sebagai jajaran pemerintah pertama yang mau meminta maaf dan berharap ada solusi baik setelah ini. Waketum NasDem, Ahmad Ali juga tak luput mengapresiasinya. Kata Ahmad, kata maaf adalah hal langka yang diucapkan pejabat publik.

Ahmad juga melihat Luhut menyampaikannya secara jujur atas kondisi saat ini. Makanya, Ahmad bilang, apa yang dilakukan Luhut patut jadi teladan bagi pejabat lain. Meski begitu, permintaan maaf Luhut nyatanya masih menuai kritik, seperti yang dilontarkan seniman Sudjiwo Tejo.

Pria yang akrab disapa Mbah itu memang salut atas sikap Luhut, hanya, dia mempermasalahkan kata “jika” yang mengindikasikan permintaan maaf Luhut setengah-setengah. Kata Mbah, kalau memang mengakui kinerjanya kurang optimal, seharusnya kata itu diganti dengan “karena”.

Selain itu, banyak pula sindiran warganet, kalau biasanya pejabat luar negeri minta maaf sambil mengundurkan diri. Jurnalis sekaligus aktivis, Dandhy Laksono bilang minta maaf memang pengakuan inkompetensi pemerintah menangani pandemi.

Katanya, hal itu harus disertai salah satu dari tiga hal, yaitu mengubah kebijakan secara total, mundur, atau ada pertanggungjawaban administrasi atau hukum. Hmm, enggak ada yang berubah, tuh, setelah minta maaf.

Ada juga yang bilang, seharusnya kalau mau minta maaf, ya, sedari dulu saat para pejabat menganggap COVID-19 sebatas guyonan. Lagipula, yang dimintai maaf oleh Luhut hanya pelaksanaan PPKM Darurat yang tak optimal.

Padahal, ribuan nyawa yang melayang itu pantas mendapat kata maaf dari mereka. Mana juga, nih, permintaan maaf dari RI-1, Presiden Jokowi? Banyak yang menunggu itu dari sampeyan, lho, Pak.

Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Husein Habsyi memang menganggap enggak ada yang spesial dari permintaan maaf Luhut. Menurutnya, itu hal wajar setelah berbagai upaya yang dilakukan ternyata tak membuahkan hasil sesuai harapan.

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera juga mengapresiasi permintaan maaf bak kesatria itu. Namun, Mardani bilang, masyarakat lebih butuh aksi daripada sekadar kata maaf. Dia bilang, yang dibutuhkan bukan hanya kerja keras tapi juga kerja cerdas dan tuntas.

“Sudah banyak yang teriak. Yang perlu dilakukan pemerintah hanya rendah hati untuk mendengar dan mengikuti masukan para pakar,” katanya.

Minta maaf juga bukan berarti masalah selesai. Seperti kata inisiator koalisi LaporCovid-19 Irma Hidayana, permintaan maaf harus dibarengi aksi nyata. Bener, tuh, kalau minta maaf doang tapi implementasinya enggak ada yang berubah, ya, sama aja.

Irma meminta pemerintah bisa membatasi gerak masyarakat minimal dua minggu. Kalau sudah begitu, kan, bisa melancarkan testing dan tracing. Jangan lupa, pemerintah punya mandat di Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan untuk menanggung kebutuhan dasar warga saat pembatasan.

Jadi, kalau mau PPKM efektif, kan, harus menekan mobilitas masyarakat. Nah, alasan warga memaksakan diri keluar rumah karena harus mencari uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kalau pemerintah enggak menjamin kebutuhan mereka, ya, selamanya enggak bakal ada penurunan mobilitas.

Itu juga salah satu goals dari Pak Luhut, toh?Meski sempat ada wacana perpanjangan PPKM Darurat, Luhut belum bisa memastikan itu. Ia masih berkoordinasi dengan Presiden Jokowi apakah akan memperpanjang PPKM Darurat atau tidak.

Soalnya, dari laporan evaluasi Sabtu lalu, Luhut meyakini hasil penelitian institusi yang bilang butuh waktu 14-21 hari untuk melandaikan kurva kasus. Penasaran, sih, itu penelitian dari mana. Perasaan, para pakar Indonesia rata-rata bilang minimal penurunan kasus butuh satu bulan atau enam minggu, deh. [Andara Rose, Narasi.tv]