Sengketa Pilkades Hingga Adu Argumen di Medsos, Ini Komentar Gubernur Bengkulu dan Bupati

Infonegeri, BENGKULU SELATAN – Kisruh Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Bengkulu Selatan (BS) mendapatkan respon dari berbagai kalangan Masyarakat begitupun dari Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah dan Bupati BS Gusnan Mulyadi.

Kisruh dituliskan akun media sosial (Medsos) Facebook atas nama @Abdullah, dirinya menceritakan ‘Kondisi Negeriku’ Pada Rabu, 28 Juli 2021 Bupati BS mengeluarkan surat Nomor: 800/203/DPMD/2021 menolak Keberatan Pemohon gugatan calon Kades.

Senin, 28 Juni 2021 pemilihan Pilkades Tanjung Besar Kecamatan Manna, BS berlangsung 3 paslon, proses penghitungan suara terdapat kekeliruan dari panitia di Desa Tanjung Besar dan kemudian melakukan kesepakatan bersama saksi-saksi mengesahkan suara yang dianggap batal.

Menurut peraturan Bupati BS No 44 tahun 2018 tentang Pilkades telah diatur mekanisme surat suara yang sah dan surat suara tidak sah. Kemudian sempat di konfirmasi oleh panitia Desa terkait kesepakatan mereka mengatakan tidak mengerti terkait peraturan.

Kisruh tersebut berlanjut hingga tanggal 30 Juni 2021, calon Kades Nomor urut 3 melakukan Gugatan ke Panitia Pilkades. Sebelumnya pada 15 Juli 2021 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) BS telah mengeluarkan Surat akan penghitungan suara ulang pada Senin  16 Juli 2021.

Kemudian pada tanggal 15 Juli 2021 pukul 16:00 WIB tersebut Dinas PMD BS mengeluarkan surat pemberitahuan berdasarkan hasil rapat koordinasi antara Pemda BS Dengan FKPD sepakat menunda dengan waktu belum ditentukan.

Pada tanggal 19 juli 2021, calon Kades No urut 3 atas nama Gunawan mendatangi Dinas PMD bersama kuasa Hukumnya untuk mempertanyakan status hukum dari gugatan, dikarenakan banyaknya beredar berita mengatakan gugatan Nomor urut 3 dibatalkan.

Kemudian pukul 09:30 WIB Hamdan, untuk perhitungan ulang tidak ada Regulasi/peraturan yang mengatur terkait penghitungan ulang, dan untuk Gugatan tetap di terima tidak ada penolakan terhadap gugatan.

Tim kuasa Hukum dari penggugat juga menyampaikan, bahwa gugatan yang sudah di terima tidak bisa batalkan. Menurut Hamdan bahwa beredarnya berita ada kesalahan pahaman dan untuk gugatan tetap di terima

Pada hari Kamis, 22 Juli 2021 Panitia tingkat Kabupaten Bersama Wakil Bupati (Wabup) BS melakukan rapat kembali dalam menyikapi terkait Gugatan 17 Desa di Kabupaten BS, sekitar pukul 10:15 WIB.

Rapat Panitia Kabupaten Bersama beberapa Kepala Desa yang datang ke kantor Bupati diterima langsung oleh Wakil Bupati (Wabup). Saat rapat bersama beberapa Calon Kades penggugat dan Panitia ada 2 Desa yang di terima.

Wabup mengatakan saat rapat di ruangannya bahwa panitia tingkat Kabupaten hanya menerima dua laporan gugatan, yaitu Desa Lubuk Ladung (Kedurang) dan Desa Tanjung Besar (Manna). Untuk Kelanjutannya menunggu Keputusan Bupati.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah juga berkomentar di kolom Facebook @Abdullah, dirinya menuliskan bahwa Pilkades itu harus dilaksanakan secara demokrasi, Jujur dan Adil (Jurdil).

“Pilkades harus dilaksanakan secara demokratis dan Jurdil. Jika ada permaslahan dalam pelaksanaannya harus diselesaikan berdasarkan aturan yg berlaku.” tulis Rohidin Mersyah.

Cerita kisruh tersebut juga ditanggapi akun medsos Bupati BS, Gusnan Mulyadi, dirinya mengatakan dalam tulisannya bahwa jangan asal ngomong dan lebih baik menjaga kesehatan jiwa dan raga serta jangan asal bicara.

“Ini ngomong sembarangan saja, anda harus cari fakta yang benar-benar ke PMD baru ngomong, lebih baik jaga kesehatan jiwa raga, kalau bicara tidak berdasarkan fakta jangan dasar ngomong itu berita media sepotong-sepotong, minta data yang lengkap di PMD, pelajari dokumen rapat-rapat, Aturan yang ada, Surat dari Kemendagri yang menyatakan keputusan panitia Desa itu mutlak,” ungkapnya dikolom komentar.

Dirinya juga menyampaikan didalam Pilkades sudah ada aturan didalam pemungutan suara. “Dalam aturan tidak ada penghitungan ulang, bisa pemungutan suara ulang bila terjadi kecurangan, hayo buktikan kecurangan itu dengan berita acara keberatan saat perhitungan suara, tidak ada itu..” lanjutnya.

Dirinya juga menambah dalam tulisan komentarnya dirinya mengatasnamakan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten BS dalam hal ini Bupati BS tidak bisa memutuskan yang memutuskan hal tersebut adalah Tim dari Kabupaten.

“Saya sebagai bupati tidak memutuskan, yang memutuskan itu adalah tim Kabupaten, rapat pun saya tidak ikut. Saya hanya mengeluarkan surat sesuai dengan hasil rapat tim (Kapolres, Kajari, Dandim, Wabup dan seluruh panitia), jadi kalau tidak paham lebih baik diam dari pada berlaku pepatah bijak ‘Mulutmu Harimaumu’,” tambahnya.

Komentar juga dituliskan akun Medsos @Suarli Sarim. “Kalau Sudah jelas-jelas dari pihak petugas pemilihannya sendiri yang mengakui bahwa terdapat kekeliruan dalam penghitungan surat suara, semestinya tidak ada yang perlu diributkan lagi dari penghitungan tersebut, baik untuk di hitung ulang/pemilihan ulang, karena jika tidak,  tentu saja sangat berpotensi terdapat pihak lain yang dirugikan.  Saya setuju sama pak Rohidin Mersyah.” tulisnya.

Menanggapi komentar @suarli sarim – @abdullah menuliskan kembali. “Lebih baik lagi kalau statemen pak Gubernur itu sampai kepada Pemerintahan Bengkulu Selatan, dan di Proses sebagaimana peraturan yang ada bang,” balas komentarnya.

Lanjutnya, “Karena dalam penyelesaian Sengketa Pilkades, Gugatan yang di terima oleh Panitia Kabupaten itu ada 2 Desa, tapi permasalahan yang di sampaikan oleh Bupati Bengkulu Selatan Gusnan Mulyadi sesuai dengan surat yang dikeluarkannya itu tidak sesuai dengan apa yang terjadi dan sedikit mencurigakan Surat Gugatan yang di ajukan seharusnya di Putuskan oleh Panitia tingkat Kabupaten tetapi ini langsung Bupati yang mengeluarkan Surat Menolak Gugatan dari salah satu Desa. Dan dalam penyelesaian Perselisihan Pilkades itu Pihak-pihak tidak di undang, seperti penggugat, BPD, dll. Cara Bernegaranya Kebangetan, hmm”

Lalu komentarnya @Abdullah dibalas oleh Bupati BS. “Sebaiknya kalau curiga TUNTUT putusan pemerintah ke PTUN bukan beropini di sini, seharusnya protes Anda ini di sampaikan pada saat pemungutan suara dalam bentuk berita acara keberatan…” jawabnya.

Bupati BS juga membalas komentarnya @Suarli Sarim “Sebaiknya cari fakta ke PMD, ada tdk keberatan saat pelaksanaan pilkades, kalau keberatan mengapa saat perhitungan, panitia Desa buat berita acara tdk protes dan tuangkan dlm surat pernyataan keberatan… jadi lebih cari fakta ke PMD dan bila tdk terima keputusan TIM silahkan tuntutan ke Pengadilan itu yg terbaik. Panitia sendiri sudah melaksanakan tugas.” tambahnya. [SA]