Pemerintah Bengkulu Perlu Berpacu Melepaskan Predikat Miskin

Infonegeri, BENGKULU – Pemerintah Provinsi Bengkulu (Pemprov) terus melakukan program pembenahan pembangunan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun masih terdapat tantangan yang harus segera dituntaskan untuk melepaskan predikat kemiskinannya.

Pasalnya Kesejahteraan Rakyat yang menjadi amanat Konstitusi nyatanya masih jauh panggang dari api. Bengkulu masih menjadi salah satu Provinsi termiskin di Pulau Sumatera, hal ini disebabkan dengan beberapa hal yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Pengaruh tersebut seperti salah satu bagian yang membuat Bengkulu bertahan sebagai Provinsi termiskin di Sumatera adalah ditandai dengan naiknya jumlah penduduk miskin.

Baca juga: https://infonegeri.id/2021/07/23/2021-penduduk-miskin-bengkulu-lampaui-nasional-tertinggi-kedua-di-sumatra/

Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu mencatat jumlah penduduk miskin di provinsi hingga Maret 2021 mencapai 306 ribu jiwa atau sekitar 15,22 persen dan menjadi daerah dengan penduduk miskin terbanyak kedua di Sumatera.

Bengkulu muncul setelah Provinsi Aceh yang tercatat sebanyak 15,33 persen, kemudian disusul Sumatera Selatan sebanyak 12,84 persen, Lampung sebanyak 12,62 persen dan Sumatera Utara sebanyak 9,1 persen.(Berita Antara, Juli 2021). Begitu juga persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada Maret 2020 sebesar 15,16 persen naik menjadi 15,28 persen pada Maret 2021. (BPS, Agustus 2021).

Penurunan aktivitas ekonomi selama pandemi COVID-19 juga membuat Pertumbuhan ekonomi Bengkulu melambat pada triwulan III 2021 yang juga selaras mendorong meningkatnya angka kemiskinan di Provinsi Bengkulu disisi lain persoalan ekonomi akan selalu menimbulkan beberapa persoalan sosial mulai dari naiknya harga BBM, naiknya harga sembako, kelangkaan elpiji, dan lain sebagainya yang tak jarang berdampak luas terhadap sekor-sektor kehidupan yang lain.

Baca juga: https://infonegeri.id/2021/09/05/data-kemiskinan-bengkulu-tak-singkron/

Terkait dengan hal ini Pemerintah Provinsi Bengkulu melalui Asisten II Setda Provinsi Bengkulu Yuliswani pernah mengatakan, penanggulangan angka kemiskinan di Bengkulu ini adalah bagian dari gabungan dari Pemda Kabupaten Se-Provinsi Bengkulu.

“Jadi tidak hanya Pemprov Bengkulu saja yang bertanggung jawab, karena tingkat kemiskinan provinsi merupak gabungan dari tingkat kemiskinan kabupaten-kota. Dengan kata lain kontribusi itu dari kabupaten-kota,” katanya, Kamis (16/07) seperti dikutip dari situs pemerintah.

Kreatifitas pemerintah dituntut dalam memanfaatkan anggaran yang ada, Teguran Keras dari Menteri Dalam Negeri terkait lemahnya serapan anggaran dalam penanganan pandemi covid-19 yang sudah dialokasikan di APBD Provinsi Bengkulu adalah menjadi bukti kecil bahwa pemerintah haus lebih kreatif dalam merealisasikan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Baca juga: https://infonegeri.id/2021/09/04/potret-kemiskinan-keluarga-kasni-bengkulu-lampaui-nasional-tertinggi-kedua-di-sumatra/

Tetapi terlepas dari hal tersebut pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota juga harus berpacu dalam solusi. Langkah nyata yang harus terus dipercepat adalah meningkatkan kualitas Infrastruktur dasar dan infrastruktur strategis, serta membangun konektivitas dari dan menuju Provinsi Bengkulu.

Karena sejatinya infrastruktur dan konektivitas sangatlah penting dalam mewujudkan pemenuhan hak dasar rakyat seperti pangan, sandang, papan, rasa aman, pendidikan, dan kesehatan. Selain itu infrastruktur merupakan modal sosial masyarakat yang memegang peranan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan daya saing global.

Kontributor: Sudi Sumberta Simarmata
(Peneliti Muda Raflesia Riset Parameter)
Editor: Soprian Ardianto