Infonegeri, BENGKULU – Ketua Komisi I DPRD Kota Bengkulu, Teuku Zulkarnain mempertanyakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) PT Pelindo II (Persero) Pulau Baai Bengkulu.
Hal tersebut ia pertanyakan, karena masih banyaknya lahan perusahaan plat merah tersebut yang tidak dibayarkan pajaknya dan ini perlu dilakukan pengkajian ulang.
Lebih lanjut, Teuku mengatakan, dari data BPN, lahan PT Pelindo yang sudah tersertifikat ada seluas 1.200 hektar (ha). Tapi, PBB yang dibayarkan Pelindo hanya seluas 11 ribu m².
“Artinya cuma se hektare yang dibayar. Kemungkinan itu hanya areal perkantoran Pelindo saja, dan ini perlu dikaji ulang nilai pajak yang dibayarkan” kata Teuku, Kamis (7/10).
Ketua DPD PAN Kota Bengkulu itu pun mempertanyakan lahan-lahan PT Pelindo lain yang belum dibayarkan PBB-nya, dengan luasan lahan sekitaran 1200 hektar.
“Dengan luasan tersebut tapi cuma bayar pajak Rp100 juta. Padahal PBB itu pajak bumi bangunan, berarti tak cuma lahan yang ada bangunan kantor saja yang dibayar,” imbuhnya.
Ia kembali menegaskan lahan-lahan PT Pelindo lainnya, baik yang termanfaatkan atau tidak termaafkan, juga mesti harus dibayar pajaknya (dipungut PBB, red).
“Misal, lahan yang saat ini menjadi stockpile batubara, PLTU, perkantoran PT Pertamina, eks lokalisasi, lahan yang ada kebun sawit, nah itu bayar pajak PBB tidak? Harusnya PT Pelindo bayarkan itu,” papar Teuku.
Dia pun berharap Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bengkulu bisa memaksimalkan pendapatan dari sektor PBB Pelindo. Sehingga PAD Kota Bengkulu bisa meningkat. “Bapenda harus kejar ini, jangan sampai lost saja,” kata dia.
Sebelumnya, Plt Kepala Bapenda Kota Bengkulu Sri Putri Yani mengatakan bahwa lahan Pelindo yang dipungut PBB ada lebih kurang 11 ribu meter persegi. “Keselurahan ada 13 NOP dan untuk 13 NOP ini, mereka sudah bayar,” kata Sri. [SA/cho]