Banjir Bengkulu, Apa Yang Sudah Dilakukan Pemerintah?

Foto udara kawasan pemukiman warga yang terendam banjir di Bengkulu, Sabtu 27 April 2019. Ada 13 orang yang hingga saat ini belum ditemukan yaitu satu di Kabupaten Kaur, dua di Kota Bengkulu, dan 10 di Kabupaten Bengkulu Tengah. EP CREATIVE PRODUCTIONS/via REUTERS

Infonegeri, BENGKULU – Masih ingat Bencana Alam Banjir yang terjadi di Provinsi Bengkulu pada tahun 2019 yang lalu dan sampai saat ini peristiwa bajir masih membekas ditengah masyarakat, tercatat banjir waktu itu menjadi sejarah, karena banjir terbesar yang pernah terjadi di Provinsi Bengkulu.

Banjir yang melanda Provinsi Bengkulu waktu itu diakibat adanya kerusakan lingkungan seperti dilansir laman dosenpendidikan.co.id, penelitian tersebut menuliskan kerusakan lingkungan yang mengakibatkan kerusakan diberbagai bidang seperti kerusakan secara ekonomi, sosial dan lingkungan hidup.

“Kerusakan infrastruktur dapat mengganggu aktivitas sosial, dampak dalam bidang sosial mencakup kematian, luka-luka, sakit, hilangnya tempat tinggal dan kekacauan komunitas, sementara kerusakan lingkungan dapat mencakup hancurnya hutan yang melindungi daratan,” tulisnya.

Banjir, kerusakan lingkungan di Provinsi Bengkulu yang hingga saat ini masih membekas belum lama ini tetpatnya pada tahun 2019 yang lalu, Dikutip Kompas.com, Banjir kala itu Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah mengungkapkan 4 hal penyebab banjir dan longsor dan menyebabkan 29 korban meninggal dunia.

“Pertama; persoalan di daerah hulu sungai. Kedua; daerah aliran sungai (DAS). Ketiga, daerah hilir sungai. Keempat, Daerah Resapan Air (DRA),” kata Rohidin, pada acara pembukaan Rakor Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Bengkulu 2019, di Hotel Santika Bengkulu, Selasa (30/4/2019).

Dengan adanya persoalan tersebut, Rohidin mengatakan, persoalan di hulu sungai karena aktivitas pertambangan, penggundulan hutan, dan ada Hak Guna Usaha (HGU). Intinya menyebabkan kerusakan hutan. Selain di hulu, masalah juga terjadi di sisi DAS-nya sudah pengalami penyempitan, terutama di Kota Bengkulu.

“Hilirnya juga sudah terjadi pendangkalan. Sedimentasinya sangat tinggi sekali, disamping penumpukan sampah dan sebagainya,” ucap Rohidin saat menggelar konfrensi pers bersama awak media terkait penjelasan dampak dari bencana banjir dan longsor serta juga terlihat sambil menahan tangisan saat membacakan data korban banjir dan longsor.

Saat itu, Rohidin menyampaikan kerja pemerintah, relawan dan sejumlah pihak dalam evakuasi korban banjir dan longsor termasuk kerusakan fasilitas umum dengan estimasi kerugian mencapai Rp 138 miliar. “Tim juga mendata ratusan ternak mati: 106 ekor sapi, 21 kambing, 4 ekor kerbau dan ratusan hektar sawah serta tambak warga ikut tersapu,” ujar Rohidin.

Diketahui Bencana pada Sabtu (27/4/2019) lalu membuat 17 orang meninggal dunia, 8 orang hilang, 12.000 orang mengungsi, 3.880 warga terdampak bencana, 184 rumah rusak, dampak dalam bidang sosial mencakup kematian, luka-luka, sakit, hilangnya tempat tinggal dan kekacauan komunitas, sementara kerusakan lingkungan dapat mencakup hancurnya hutan yang melindungi daratan.

Pasca Banjir, yang Akan Dilakukan Pemerintah

Dilansir di halam situs Pemerintah Provinsi Bengkulu, setelah pasca banjir akan bersama-bersama mengambil langkah dengan Pemerintah Kabupaten dan Kota. Pertama, akan melakukan evaluasi kinerja lingkungan, terhadap perusahaan-perusahaan yang berada di kawasan daerah hulu sungai.

“Ini tentu akan kita dalami terkait dengan kinerja dokumen lingkungan perizinan, termasuk proses reklamasi pasca tambang, “ jelas Gubernur Rohidin Mersyah, di sela-sela kunjungan kerjanya di Jakarta, Kamis (02/04/2019).

Kedua, pada posisi daerah aliran sungai, gubernur ingin memastikan bahwa arus sungai atau badan sungai tidak terjadi penyempitan. Inipun juga tentu membutuhkan dari sisi penataan ruang, terutama yang melewati pemukiman.

Sedangkan untuk daerah hilir, lanjutnya, terutama Sungai Bangkahulu Kota Bengkulu yang paling berat dalam kondisi kejadian banjir. Untuk hal ini, tambah gubernur, pemerintah  sudah selesai menyusun ‘Detil Engeneering Disign’ terkait dengan penataan sungai Bangkahulu, karena adanya pendangkalan yang sangat besar di muara sungai di samping tumpukan sampah di kawasan sungai Bangkahulu.

“Ini juga sudah kita bicarakan dengan kementerian PUPR melalui dinas Sumber Daya Air dan alokasi anggarannya tahun ini akan di ‘plotting’ untuk Bengkulu, dalam rangka  penataan kawasan hilir sungai Bangkahulu,” sampainya.

Gubernur menegaskan, ingin pola seperti itu harus diikuti untuk Daerah Aliran Sungai (DAS) lain yang terdampak banjir, baik di Kabupaten Seluma, Bengkulu Selatan, Kaur maupun  Bengkulu Utara termasuk Kepahiang dan Rejang Lebong.

Selain itu, yang tidak kalah penting, gubernur ingin memastikan catchment area atau daerah  resapan air, kondisinya juga jangan sampai hilang dalam penataan ruang. Apalagi, pertumbuhan perumahan yang semakin massif, terutama di kota  Bengkulu, banyak komplek perumahan baru atau bersubsidi berada di daerah lekukan atau kawasan resapan air.

“Untuk itu, Pemerintah Provinsi  akan melakukan pertemuan khusus dengan pengembang perumahan, agar memastikan sistem drainase bagi rumah yang sudah dibangun  harus betul-betul memenuhi kaidah standar lingkungan. Begitupun dengan alokasi Ruangan Terbuka Hijau (RTH) juga harus tersedia,” ujarnya.

Kemudian dalam hal ini, Gubernur Rohidin  meminta kepada Walikota dan Bupati se- Provinsi Bengkulu saat mengeluarkan izin bagi pengembang untuk membangun perumahan, harus betul- betul sesuai dengan tata ruang  serta standar-standar teknis pembangunan kawasan perumahan.

“Artinya harus betul-betul dipatuhi, pertama RTH, kedua sistem drainase, ketiga kesesuaian peruntukan lahan. Jika poin – poin ini betul-betul kita lakukan secara sistematis, maka upaya untuk penanggulangan bencana dimasa datang akan lebih baik. Dan Saya kira ini harus menjadi sebuah keputusan dan komitment secara bersama,” tegas Rohidin.

Selain upaya di atas, gubernur juga secara khusus akan memanggil pihak PLTU Musi yang ada di Kabupaten Kepahiang, untuk memastikan bahwa dari sisi tanggul dan juga kolam penampungan agar dipastikan secara betul agar tidak mengakibatkan banjir di daerah hilir.

“Tentu mereka harus perhatikan kapasitas hitungan voleme debit agar dapat dijamin tidak mengganggu dan  berbahaya di daearh hilir. Begitupun mereka juga harus bertanggungjawab pada daerah hilir ketika akibat dari PLTA ini debit air berubah pada alur-alur DAS  tertentu,” pungkasnya.

Sebelum Terjadi Bajir Tahun 2019

Jauh sebelum kejadian banji pada Sabtu 27 April 2019 lalu, Walhi Bengkulu sudah melakukan kajian atas kerusakan ekosistem ala. Khususnya di DAS Bengkulu di bentang Bukit Barisan. Dan berdasarkan kajian Walhi mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri [PN] Bengkulu, pada Rabu, 29 Agustus 2018 lalu.

Gugatan tersebut Plt Gubernur Bengkulu dan beberapa perusahaan tambang batubara adalah pihak yang digugat atas pencemaran produksi batubara. Salah satu contoh kawasan Konservasi Taman Buru Semidang dan Hutan Produksi Semidang Bukit Kabu, Bengkulu Tengah. Kawasan yang kini berubah menjadi tempat operasi perusahaan pertambangan.

“Tahun lalu, kami menggugat perdata pihak-pihak yang berkontribusi atas kerusakan lingkungan di Bengkulu Tengah,” kata Direktur Walhi Bengkulu Beni Ardiansyah, Kamis (23/5/2019) seperti dilansir dari Mongabay.co.id.

Lanjut Beni, gugatan tersebut Walhi menilai pihak-pihak tidak ada itikad baik melakukan pengawasan dan penegakan hukum atas kerusakan lingkungan dan juga terbukti sejarah baru Bengkulu Banjir dan longsor. “Sayang, gugatan tak ada perkembangan signifikan, padahal kerusakan lingkungan bakal mendatangkan banjir saat hujan, atau kekeringan ketika kemarau,” keluhnya. [Soprian]