Green Sumatera: Banjir Bengkulu Tanggungjawab Pemerintah

Caption foto: Kondisi Banjir di Kota Bengkulu melalui udara, Rabu (20/10/2021) EP CREATIVE PRODUCTIONS

Infonegeri, BENGKULU – Banjir di Provinsi Bengkulu dua tahun yang lalu merupakan peristiwa bersejarah tercatat banjir serta longsor kala itu merupakan yang terbesar pernah terjadi, sehingga 17 orang meninggal dunia, 8 orang hilang, 12.000 orang mengungsi, 3.880 warga terdampak bencana, dan 184 rumah rusak.

Sejarah tersebut sudah berlalu dua tahun yang lalu hingga dibulan Oktober 2021 ini banjir tersebut kembali terulang walaupun tidak sehabat banjir pada tahun 2019 lalu. Tercatat menurut laporan BPBD Bengkulu Tengah ada 10 Desa yang terendam dan dihilir sungai yakni di Kota Bengkulu terdapat 8 kelurahan teredam banjir.

Walaupn demiki Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu melalui Gubernur Rohidin Mersyah sebelumnya mengungkap bahwa ada 4 faktor penyebab utama Banjir Provinsi Bengkulu. Hal tersebut disampaikan saat pembukaan Rakor Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Bengkulu tahun 2019 di Hotel Santika, (30/04/2019).

Persoalan banjir dan longsor di Bengkulu yang rutin terjadi setiap tahunnya. Dalam persoalan bajir tersebut ada empat penyebab utama banjir dan longsor di Provinsi Bengkulu yang bisa dilakukan kajian mendalam.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Rohidin Mersyah, Pertama, persoalan di Daerah Hulu Sungai (DUS). Kedua, Daerah Aliran Sungai (DAS). Ketiga, Daerah Hilir Sungai (DIS). Keempat, Daerah Resapan Air (DRA).

“Ada persoalan dengan Dus-nya. Di sana ada pertambangan. Ada penggundulan. Ada HGU. Intinya apa? Kerusakan hutan. Ini yang jadi masalah. Dus-nya bermasalah,” ungkap Rohidin pada acara pembukaan Rakor Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Bengkulu tahun 2019 di Hotel Santika, (30/04/2019) beberapa tahun lalu.

Tidak itu saja, lajut Rohidin, selain persoalan di DUS-nya, juga terjadi di sisi DAS-nya, Daerah Aliran Sungai-nya sudah pengalami penyempitan hampir semua badan sungai. Terutama di kawasan Kota Bengkulu.

“Sementara DIS-nya juga bermasalah. Hilirnya juga sudah terjadi pendangkalan. Sidimentasinya sangat tinggi sekali. Di samping penumpukan sampah dan sebagainya,” papar Gubernur di hadapan peserta Rakor GTRA se-Sumatera ini.

Kemudian, Rohidin juga menambahkan, DRA-nya bermasalah, perkembangan lima tahun terakhir pusat-pusat pertumbuhan perumahan, terutama perumahan sederhana banyak sekali di Kota Bengkulu. “Maka saya kira BPN bisa jadi salah satu lembaga yang bisa mengawal ini,” tutup Rohidin.

Menyiakapi sejarah banjir terbesar tersebut dan selalu terjadi disetiap tahunnya pemerhati lingkungan dari Greensumatera menyiakapi pernyataan Gubernur Bengkulu sebelumnya yang mengakui bahwa ada 4 persoalan faktor utama penyebab banjir di Provinsi Bengkulu, seperti diataranya; persoalan DUS, DAS, DIS dan DRA.

“Gubernur Bengkulu telah mengakui 4 faktor utama penyebab banjir seperti soal DUS karena ada aktivitas penambangan Batubara yang sudah tidak rama lingkungan karena menyebabkan gugusan hulu sungai tidak berfungsli lagi seperti hutan penyangga, kawasan hutan lindung, dan harusnya pemprov segera mengambil tindakan tegas,” ungkap Syaiful Anwar Ketua Greensumatera, Rabu (20/10/2021).

Dengan pengakuan tersebut seharusnya Pemprov Bengkulu telah melakukan langkah-langkah yang strategis “Pertama harus melakukan evaluasi soal perizinan tambang, kedua menginventalisir tambang apa saja yang ada dihulu sungai yang bisa menghantarkan kiriman banjir di Kota Bengkulu, dan dinas terkait bisa memetakan kondisi keadaan di hulu sungai dan begitupun soal perpanjangan izin tambang,” jelas Syaiful.

Tidak hanya DUS, Pemprov juga mengakui soal DAS terjadi penyempitan disebabkan aktivitas pertambangan dan perkebunan bersekala besar yang telah memangkas daerah penyangga sungai seperti yang terjadi di Bengkulu Tengah, aktivitas pertambangan dan perkembunan tidak menyisihkan lahan penyanggah aliran sungai dan banyaknya sendimen bekas lumpur tambang batu bara ataupun lumpur lainnya.

“Sedimen itu membuat pendangkalan sungai seperti yang disampai Pak Gubernur Bengkulu, seharusnya hal tersebut tidak lagi ada pendangkalan karena di Pemprov Bengkulu memiliki aktivitas (program, red) pengerukan sungai melalui Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) tujuh, yang seharusnya provinsi berkoordinasi melakukan pengerukan sungai,” terang Syaiful.

Dengan adanya kepahaman atau pengakuan oleh Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah akibat banjir dan tanah longsor agar melakukan langkah strategis agar persolan-persoalan ini tidak terjadi terus berkepanjangan sehingga pada akhirnya saling menyalahkan antara Kota/Kabupaten serta Provinsi. “Jika sudah mengetahui persoalannya segera lakukan langkah yang kongkrit,” kata Syaiful.

Agar Pemerintah khsusunya Provinsi dan Kabupaten mengiventalisir di hulu sungai yang menyebabkan mendatangkan banjir kiriman hingga ke Kota Bengkulu beraktivitas tambang-tambang apa saja, “Apakah sudah benar cara perusahan-perusahan tersebut melakukan penambangan dan begitupun soal perizinan dan intinya meminta Gubernur segera lakukan langkah-langkah kongkrit,” tegas Syaiful. [Soprian]