Infonegeri, BENGKULU – 64 lembaga organisasi yang tergabung di Koalisi Selamatkan Bentang Alam Seblat menggelar aksi meminta Menteri LHK tidak menggubris permintaan PT. Inmas Abadi untuk menyusun dokumen AMDAL.
Koalisi gabungan mahasiswa, OKP , NGO serta perwakilan warga ini juga menuntut kepada Gubernur atau Menteri untuk mencabut izin No. i.315 ESDM tahun 2017 tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP) operasi produksi kepada PT. Inmas Abadi yang menjadi asal muasal kekacauan bentang seblat.
Aksi ini merupakan rangkaian penolakan sudah lama disuarakan, sejak adanya izin pada tahun 2017. Hal ini disampaikan Presiden Mahasiswa Universitas Bengkulu, Tere Ade Rempas menilai bahwa tambang batu bara PT. Inmas Abadi hanya mengakibatkan persoalan baru.
“Akan mengakibatkan dampak buruk yang berkelanjutan dan memunculkan masalah baru untuk lingkungan di kawasan Bentang Alam Seblat khususnya masyarakat terdampak.” ungkapnya saat menyampaikan orasi.
Iapun mencontohkan permasalahan seperti di PLTU Teluk Sepang dan beberapa perusahaan lain yang akhirnya hanya menanamkan bibit permasalahan baru di Bengkulu. “Hingga saat ini belum mampu dituntaskan oleh pemerintah pusat dan daerah.” katanya.
Respi Candra Pratama, Koordinator Pusat koordinasi Daerah Mahasiswa Pecinta Alam se Provinsi Bengkulu menyatakan bahwa kawasan bentang alam seblat adalah rumah terakhir gajah tersisa.
“Selamatkan bentang alam seblat jangan sampai gajah hanya dianggap mitos oleh generasi selanjutnya” katanya.
Olan Sahayu Manager Kampanye Energi Kanopi Hijau Indonesia mengatakan runtuhnya daya dukung dan daya tampung bentang seblat akan merugikan banyak pihak dan keterancaman lingkungan hidup.
“Petani merugi, karena ancaman banjir bandang di wilayah persawahan dan kebun mereka, pelaku wisata merugi karena tidak ada lagi daya tarik yang bisa dinikmati oleh wisatawan lokal maupun internasional.”
Tidak itu saja kata Olan Alumni Fakultas Pertanian ini, bahkan negara akan merugi karena program konservasi yang sudah dilaksanakan akan sia-sia, belum lagi biaya yang akan dikeluarkan negara jika banjir bandang menghantam.
“Permintaan kami kepada menteri untuk tidak bermain-main dengan keselamatan bentang seblat, terlalu banyak korban yang akan jatuh jika bentang seblat hancur, satwa gajah, harimau, serta aktivitas pemenuhan kebutuhan hidup warga.” Ujar olan. [Soprian]
