Dugaan Korupsi DPRD Seluma, Polda Akan Mintai Keterangan Kementerian Dalam Negeri

Infonegeri, BENGKULU – Kasus Dugaan Tindak Pindana Korupsi (TPK) Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas (Randis) di Sekretariat Dewan (Setwan) Kabupaten Seluma tahun 2017 lalu berlanjut meminta keterangan saksi ahli.

Hal tersebut disampaikan Kabid Humas Polda Bengkulu Kombes Pol Sudarno, S.Sos., M.H., setelah meminta keterangan dari sejumlah unsur pimpinan dan anggota DPRD Seluma, penyidik tengah meminta keterangan saksi ahli yakni Kementerian Dalam Negeri.

Tidak itu saja pihaknya juga akan melakukan meminta keterangan dari saksi ahli hukum pidana yang direncanakan dalam waktu dekat. Seperti katanya, Senin (13/12) lalu sejumlah anggota DPRD Seluma nampak memenuhi panggilan penyidik.

Mereka dimintai keterangan kali ini dua anggota DPRD Seluma, yakni OF dan YH. Tampak pula berinisial A sopir UU. Sementara yang sudah memenuhi panggilan sebelumnya adalah HT, UU, dan R. Termasuk bekas pejabat di Setwan DPRD Seluma, ES, S, dan FL.

Lanjutnya, dalam pemereiksaan YH mengaku dimintai keterangan oleh penyidik dalam kapasitas saksi terkait dugaan korupsi dana rutin pemeliharaan kendaraan dan BBM anggota dewan Seluma tahun anggaran 2018 beberapa tahun lalu.

Seperti diketahui, kasus ini sebenarnya telah menyeret tiga orang ke penjara, yakni PPTK Fery Lastoni, bendahara pengeluaran Samsul Asri, dan Sekwan Supriadi. Kasus ini disidik karena ada indikasi kerugian negara mencapai Rp 900 juta dari anggaran Rp 1 miliar lebih.

Sementata OF usai menjalani pemeriksaan mengaku hanya memberikan keterangan saja. Dan hal tersebut dikatakan Direskrimsus Polda Bengkulu Kombes Pol Aries Andi ada sekitar delapan anggota DPRD Seluma yang akan dimintai keterangan.

Tidak itu saja ia menegaskan meski ada upaya pengembalian uang, kasus ini tidak akan diberhenti karena sudah merugikan negara. “Sekalipun ada pengembalian kerugian negara tapi tidak menghilangkan perbuatannya,” katanya. [SA]