Nyaris Ricuh Ulah ESD

Erna Sari Dewi
Caption foto: Anggota DPRD Provinsi Bengkulu saat menemui massa aksi (Irfan Arief)

Infonegeri, BENGKULU – Aksi Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Provinsi Bengkulu nyaris ricuh disebabkan salah satu Anggota DPRD setelah melakukan penandatangan atas tuntutan Mahasiwa langsung kembali ke ruang Dewan.

Melihat tingkah dilakukan anggota dewan tersebut kemudian menyulutkan amarah seluruh massa aksi dengan menyoraki dengan nada tinggi memanggilnya sebutan tak pantas disusul dengan lemparan sepatu hingga mengenai pagar gedung DPRD Provinsi Bengkulu.

“Hey kembali, anggota dewan …” teriakan massa aksi Demo Aliansi BEM se-Provinsi Bengkulu sambil ada seorang massa melemparkan sepatu kearah dewan tersebut hingga mengenai pagar gedung DPRD Provinsi Bengkulu, namun ia tak mengindahkan.

Melihat kejadian tersebut media ini mencoba mencari tahu sosok anggota dewan tersebut, dan menanyakan kepada teman-teman warta dan mereka menyebutkan anggota dewan tersebut merupakan Erna Sari Dewi (ESD). Siapa itu? “Erna Sari Dewi” singkatnya.

Disisi lain usai menemui mahasiswa dan menandatangani tuntutan, Waka II DPRD Provinsi Bengkulu, Suharto menyebut jika ia dan anggota dewan yang lain khususnya 26 hadir hari ini, akan memperjuangkan aspirasi para mahasiswa sampai ke pemerintah pusat.

“Sikap kita memperjuangkan aspirasi dari pada adik-adik supaka kita menyerukan ke pusat, karena semua kebijakan ada di pusat, DPRD ini cuma menampung apa yang menjadi tuntutan adik-adik ,” jelas politisi Gerindra ini, Senin (11/04).

Sebelum nyaris ricuh aksi serentak 11 April 2022 yang diikuti mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bengkulu (UMB), Universitas Bengkulu (UNIB), Universitas Ratu Samban (UNRAS) 26 anggota DPRD Provinsi Bengkulu memenuhi tuntutan mahasiswa.

Selain memenuhi 5 tuntutan mahasiswa, anggota DPRD Provinsi Bengkulu dilanjutkan penandatanganan oleh 26 anggota dewan, dan membacakan tuntutan dihadapan seluruh mahasiswa, adapun tuntutannya sebagai berikut:

  1. Menuntut Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk Mencabut SK Gubernur No. 32a/Bpkb /2020 yang berimplikasi pada kenaikan PBBKB menjadi 10 % dan menuntut Pemrov Bengkulu untuk menurunkan PBBKB menjadi 5%.
  2. DPRD Provinsi Bengkulu mendesak Polda Bengkulu untuk menindak tegas pihak – pihak yang menimbun BBM bersubsidi.
  3. DPRD Provinsi Bengkulu mendesak pemerintah pusat untuk menurunkan harga bahan pokok serta menjamin ketersediaanya.
  4. DPRD Provinsi Bengkulu mendesak pemerintah pusat dan daerah dalam menyelesaikan konflik agraria.
  5. DPRD Provinsi Bengkulu mendesak Presiden Jokowi agar menyatakan sikap menolak wacana penundaan Pemilu 2024 atau penambahan masa jabatan 3 periode. [SA]