Legalisasi Batu Bara Sungai Bengkulu, Kanopi: Bukti Lemahnya Pengawasan Pertambangan

Caption foto: Potret Masyarakat Bengkulu Tengah saat mencari rezeki dari limbah batubara didasar sungai (Dok. Soprian Ardianto)
Caption foto: Potret Masyarakat Bengkulu Tengah saat mencari rezeki dari limbah batubara didasar sungai (Dok. Soprian Ardianto)

Infonegeri, BENGKULU – Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Bengkulu dan Aparat Penegak Hukum (APH) melegalkan aktivitas pemungutan limpasan batu bara di Sungai Bengkulu yang dinilai telah melegalkan buruknya model pertambangan.

Hal tersebut Direktur Program dan Kampanye Energi Kanopi Hijau Indonesia, Olan Sahayu, dengan keputusan tersebut secara tidak langsung telah melegalkan buruknya model pertambangan batu bara di hulu Sungai sehingga memproduksi begitu banyak limbah atau limpasan yang dibuang ke dalam sungai.

“Dalam persoalan ini pemerintah telah gagal atau sengaja tutup mata dengan praktik penambangan batu bara yang serampangan selama bertahun-tahun sehingga mereka dengan bebas membuang limbah pencucian batu bara ke sungai sehingga memperburuk sedimentasi atau pendangkalan sungai.” katanya, Kamis (29/09).

Dengan keputusan ini, kata Olan, lemahnya pengawasan dan penindakan terhadap aktivitas penambangan yang tidak taat aturan lingkungan semakin terbukti. Pernyataan dari para pihak tersebut juga membenarkan bahwa memang batu bara yang ada di dalam sungai berasal dari tambang yang ada di hulu sungai.

Padahal, lanjut Olan, perusahaan seharusnya tidak melakukan pembuangan limbah ke sungai dengan keadaan batu bara ikut terbawa. Limbah yang dibuang adalah yang sudah melalui proses pengendapan sehingga yang dibuang berupa air yang tidak membawa butiran batu bara.

“Berdasarkan data Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) terdapat delapan izin usaha pertambangan batu bara di hulu Sungai Bengkulu. Dari delapan perusahaan tersebut lima sedang aktif yakni PT Ratu Samban Mining (ada 2 IUP), PT Bengkulu Bio Energi, PT Inti Bara Perdana, PT Kusuma Raya Utama, dan PT Griya Pat Petulai. Sedangkan PT Danau Mas Hitam izin usaha pertambangannya sudah habis dan dua perusahaan belum beroperasi kembali yaitu PT Cipta Buana Seraya dan PT Bara Mega Quantum.” jelas Olan.

Tidak itu saja, olan juga menjelaskan, saat ini ada 6.000 pelanggan PDAM kota Bengkulu masih menjadikan air Sungai Bengkulu sebagai sumber air baku. Padahal, berdasarkan penelitian analisis kualitas air sungai sub DAS hilir sungai Bengkulu tercemar berat berdasarkan indeks storet sungai bagian hulu, tengah dan hilir (Supriyono 2015).

Dengan demikian Olan menegaskan, justru seharusnya pemerintah menindak perusahaan tambang yang tidak taat terhadap kaidah keselamatan lingkungan. “Proses pelegalan ini menunjukan bahwa pemerintah tidak becus melakukan pengawasan kepada perusahaan tambang yang seenaknya saja membuang limbah sedimen maupun butiran bekas galian ke sungai,” terang Olan.

Ia pun menilai pelegalan masyarakat yang mengumpulkan batu bara di sungai tidak menyelesaikan persoalan pendangkalan sungai, banjir, kualitas air sungai yang rusak jika proses ekploitasi serampangan pertambangan batu bara di hulu tidak dihentikan. Untuk itu, ia mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi dan penindakan tegas kepada perusahaan tambang batubara yang ada di hulu Sungai Bengkulu. [SA]