ASN Bengkulu Utara Lulus Pengawas Kelurahan di Kota Bengkulu

Caption foto: Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia (Foto/dok: Net)
Caption foto: Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia (Foto/dok: Net)

Infonegeri, BENGKULU – Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Bengkulu Utara lulus seleksi Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD) Nusa Indah, Kecamatan Ratu Agung, yang juga merupakan Kakak Kandunga salah satu Komisioner Bawaslu Kota Bengkulu.

Sebelumnya Ketua Panwascam Ratu Agug, Halim, A.Md.AK membenarkan kelulusan tersebut, dan ia juga menjelaskan bahwa ASN yang lulus tersebut tidak perlu menyertakan surat cuti pada saat penyerahan berkas administrasi pendaftaran, cukup surat izin.

“Kalau dari penyelenggara badan ad hoc itu gak perlu cuti, cukup (menyertakan) surat izin atasan langsung saja. Dan Pak Afriend (ASN Bengkulu Utara lulus PKD) sudah melampirkan surat tersebut,” kata Halim, Selasa (07/02/2023) tempo lalu.

Nepotisme Bawaslu Kota Bengkulu

Tak hanya Kakak Kandung, ‘Nepotisme’ Adik Kandung Komisioner Bawaslu Kota Bengkulu juga lulus di tahapan seleksi Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD) Nusa Indah, Kecamatan Ratu Agung beberapa waktu yang lalu.

Nepotisme tersebut menurut Ketua Panwascam Ratu Agug, Halim, A.Md.AK, bahwa kelulusan tersebut murni atas kemampuan dan ia juga menegaskan bahwa Kakak kandung baikpun itu Adik Kandung tidak ada intervensi dari pihak manapun.

“Murni atas kemampuan mereka sendiri. Kami tidak ada intervensi dari pihak manapun dan rekrutmen pkd merupakan kewenangan panwaslu kecamatan. Berkas semuanya sudah sesuai dengan pedoman perekrutan PKd dari Bawaslu,” terangnya.

AIPI Ingatkan Bawaslu Kota Bengkulu

Ketua Organisasi Profesi Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Cabang Bengkulu Drs. Yuharuddin, M.Si peringati Bawaslu Kota Bengkulu dalam ‘Nepotisme’ dalam perekrutan Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD).

Ia mengingatkan kepada Bawaslu Kota Bengkulu agar tetap menjaga amanah berdasarkan Undang-Undang (UU), jangan sampaikan pelaksanaan tugas dan wewenang sebagai peleksana dilanggar untuk kepentingan pribadi atau keluarga.

“Jaga amanah sesuai Undang-Undang (UU) jangan disalah gukanakan untuk kepentingan peribadi, keluarga, kelompok karena bila pelaksanaan tugas dan kewenangan dilanggar akan ada efek hukum dikemudian hari,” katanya Rabu (08/02/2023).

Lebih lanjut ia mengingatkan kembali dalam penyalatugasan dapat berujung pelaporan. “Ingat bila ada penyalatugas dan dilaporkan ke Dewan Kode Etik Pengawas Penyelenggara Pemilu (DKPP RI) dengan bukti yang cukup pasti akan di tindaklanjuti,” tegasnya.

‘Nepotisme’ penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024 mendatang dalam perekrutan PKD menurutnya Bawaslu Kota Bengkulu haruslah tetap menjaga dan mempedomani aturan hukum serta Undang-Undang (UU) yang berlaku.

“Tertuju kepada penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) Kota Bengkulu (Bawaslu Kota Bengkulu) dalam merekrut Panwascam, Panwas Kelurahaan harus pedomani aturan hukum yang berlaku,” jelasnya.

KPU RI dan Bawaslu RI

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menyatakan bahwa ASN tak dilarang menjadi panwaslu selama cuti tak dibayar. Namun demikian, mereka tetap terikat konsekuensi hukum ASN.

“Sanksinya berat. Dari sisi pidana, hukumannya ditambah sepertiga karena dia ASN,” kata Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, dilansir dari Kompas.com, Jumat (6/1/2023).

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)

Disi lain, Kemudian, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) justru meminta pemerintah daerah untuk mendukung penyelenggara pemilu di daerah dengan memberikan izin kepada ASN mendaftar sebagai panitia/petugas badan ad hoc pemilu.

Permintaan lewat Surat Edaran Nomor 900.1.9/9095/SJ tentang Dukungan dan Fasilitasi Pemerintah Daerah dalam Tahapan Penyelenggaraan Pemilu 2024. Surat edaran tersebut diteken Sekretaris Jenderal Kemendagri Suhajar Diantoro, Jumat (30/12/2022).

“(Izin perlu diberikan ke ASN) khususnya dalam hal tidak tersedianya pendaftar dari masyarakat umum yang memenuhi persyaratan dan memiliki kapasitas, yang berada di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan,” kata Suhajar lewat siaran persnya. [SA]