Banjir Kota Bengkulu VS Deforestasi

Anggota DPRD Kota Bengkulu, Teuku Zulkarnain, Senin (30/08/2021).

Infonegeri, BENGKULU – Hilangnya kawasan hutan, penggundulan hutan atau deforestasi membuat kehilangan kesimbangan dalam resapan air sehingga membuat bencana alam banji/tanah longsor terjadi dimana-mana, seperti saat ini terjadi di Provinsi Bengkulu

Hal tersebut Ketua Komisi I DPRD Kota Bengkulu Teuku Zulkarnain angkat bicara, menurutnya Pemerintah Pusat dan Provinsi harus berperan menghentikan deforestasi pembalakan hutan atau penggundulan hutan agar setiap hujan turun tak menyebabkan banjir.

“Ini harus segera cepat ditangani. Banjir kiriman, ya jadi hujan derasnya di gunung daerah hulu sungai. Disana hutan sudah rusak akibat penggundulan hutan dan penambangan batubara, karena Kota Bengkulu di hilir tentu menerima dampak banjir kiriman,” ujar Teuku, Rabu (20/10/2021).

Caption foto: Kondisi Banjir di Kota Bengkulu melalui udara, Rabu (20/10/2021) EP CREATIVE PRODUCTIONS

Dengan kejadi bajir/tanah longsor terus terjadi disetiap tahunnya Ia ingin seluruh pihak melakukan kerja nyata dalam mengatasi masalah banjir, terutama permasalahan deforestasi, penggundulan hutan dan penambangan batu bara yang terjadi dihulu.

“Pemerintah pusat, provinsi harus melakukan langkah-langkah kongkrit dalam menghentikan penggundulan hutan dan penambangan. Setelah itu, harus dilakukan normalisasi terhadap sungai-sungai agar kemudian tidak memberikan banjir lagi,” tegas Teuku.

Persoalan banjir dan longsor di Bengkulu yang rutin terjadi setiap tahunnya. Dalam persoalan bajir tersebut ada empat penyebab utama banjir dan longsor di Provinsi Bengkulu yang bisa dilakukan kajian mendalam.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Rohidin Mersyah, Pertama, persoalan di Daerah Hulu Sungai (DUS). Kedua, Daerah Aliran Sungai (DAS). Ketiga, Daerah Hilir Sungai (DIS). Keempat, Daerah Resapan Air (DRA).

“Ada persoalan dengan Dus-nya. Di sana ada pertambangan. Ada penggundulan. Ada HGU. Intinya apa? Kerusakan hutan. Ini yang jadi masalah. Dus-nya bermasalah,” ungkap Rohidin pada acara pembukaan Rakor Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Bengkulu tahun 2019 di Hotel Santika, (30/04/2019) beberapa tahun lalu.

Tidak itu saja, lajut Rohidin, selain persoalan di DUS-nya, juga terjadi di sisi DAS-nya, Daerah Aliran Sungai-nya sudah pengalami penyempitan hampir semua badan sungai. Terutama di kawasan Kota Bengkulu.

“Sementara DIS-nya juga bermasalah. Hilirnya juga sudah terjadi pendangkalan. Sidimentasinya sangat tinggi sekali. Di samping penumpukan sampah dan sebagainya,” papar Gubernur di hadapan peserta Rakor GTRA se-Sumatera ini.

Kemudian, Rohidin juga menambahkan, DRA-nya bermasalah, perkembangan lima tahun terakhir pusat-pusat pertumbuhan perumahan, terutama perumahan sederhana banyak sekali di Kota Bengkulu. “Maka saya kira BPN bisa jadi salah satu lembaga yang bisa mengawal ini,” tutup Rohidin. [SA]