Bank Indonesia Sulap Situs Bersejarah Rumah Bubungan Tiga Bengkulu Lahan Parkir

Caption foto: Rumah Dr. Abu Hanifah Bubungan Tiga disamping Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Bengkulu (masih utuh) diambil Agustus 2018 (Foto/dok: Google Maps/Seno Bramantio)
Caption foto: Rumah Dr. Abu Hanifah Bubungan Tiga disamping Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Bengkulu (masih utuh) diambil Agustus 2018 (Foto/dok: Google Maps/Seno Bramantio)

Infonegeri, BENGKULU – Rumah Dr. Abu Hanifah Bubungan Tiga bangunan bersejarah yang terletak di Kota Bengkulu ini dikenal sebagai salah satu peninggalan kolonial Inggris. “Bubungan Tiga” merujuk pada atap bangunan yang memiliki tiga sisi.

Dr. Abu Hanifah merupakan dokter Indonesia yang miliki peran penting dalam masyarakat Kota Bengkulu pada masa itu. Namun, informasi lebih lanjut tentang sejarah rumah, termasuk hubungannya dengan zaman Inggris, mungkin memerlukan penelitian.

Rumah Dr. Abu Hanifah Bubungan Tiga saat ini merupakan Situs Gedung Nasional atau masuk dalam salah satu cagar budaya di Kota Bengkulu, hal tersebut berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kemdikbud Nomor: 120 tahun 2009, Tanggal 04 Juni 2009.

Namun sayang, ntah karena tidak dipelihara dengan baik, atau telah dianggap bangunan usang (tidak layak pakai) kini bangunan bersejarah tersebut dihancurkan dan ditukar dengan sebuah bangunan lahan parkir Bank Indonesia (BI) Perwakilan Bengkulu.

Media ini beberapa waktu lalu telah berupaya untuk mengklarifikasi kepada BI Perwakilan Provinsi Bengkulu, apa motiviasi mereka menghancurkan bangunan bersejarah peninggalan kolonial Inggris tersebut, namun sayang hasilnya nihil (menolak).

Caption foto: Rumah Dr. Abu Hanifah Bubun disamping Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Bengkulu diambil Agustus 2018 melalui Google Earth (Foto/dok: Google Maps/Tangkap Layar)
Caption foto: Rumah Dr. Abu Hanifah Bubungan Tiga disamping Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Bengkulu yang kini sudah menjadi lahan parkir (Foto/dok: Google Maps/Tangkap Layar)

“Maaf pak sebelumnya, pesan dari bagian Humas belum bisa ditemui, karena masih ingin disampaikan kepada atasan, nanti akan dijadwalkan ulang.” ucap security di meja tamu, setelah ia berkomunikasi dengan Humas melalui telepon kantor, Selasa (26/03/2024).

Begitupun kesaksian security (penjaga pintu masuk) BI yang menyebutkan bahwa bangunan lahan parkir ini belum lama dibangun, dan ia tidak mengetahui persis kapan pembangunannya, serta soal cagar budaya Rumah Dr. Abu Hanifah Bubungan Tiga.

“Lahan parkir ini belum lama dibangun. Saya tidak tauh soal ada bangunan (Rumah Dr. Abu Hanifah Bubungan Tiga),” kata dia sambil kami mengambil beberapa gambar lokasi Rumah Dr. Abu Hanifah Bubungan Tiga yang kini sudah menjadi lahan parkiran.

Caption foto: Rumah Dr. Abu Hanifah Bubungan Tiga yang kini sudah menjadi lahan parkir Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Bengkulu (Foto/dok: Soprian Ardianto)
Caption foto: Rumah Dr. Abu Hanifah Bubungan Tiga yang kini sudah menjadi lahan parkir Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Bengkulu (Foto/dok: Soprian Ardianto)

Pengerusakan cagar budaya dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap warisan budaya suatu bangsa. Pengerusakan cagar budaya memiliki hukum berbeda-beda disetiap negara Namun, umumnya, pengerusakan cagar budaya dianggap sebagai pelanggaran hukum.

Banyak negara memiliki undang-undang (UU) secara khusus melindungi cagar budaya. UU ini biasanya menetapkan sanksi bagi pelanggar, baik itu berupa denda, hukuman penjara, atau kedua-duanya. Pihak yang terlibat juga dikenai tuntutan perdata atau pidana.

Indonesia sendiri dalam melindungi cagar budaya telah bergabung melalui Konvensi dan Perjanjian Internasional. Konvensi dan perjanjian ini mengatur perlindungan warisan budaya seperti contohnya adalah Konvensi UNESCO tentang Warisan Budaya Dunia.

Caption foto: Rumah Bubungan Tiga bekas Rumah Perwira Inggris pada abad 18 dan 19 (Foto/dok: kemdikbud.go.id)
Caption foto: Rumah Bubungan Tiga bekas Rumah Perwira Inggris pada abad 18 dan 19 sebelum menjadi lahan parkir Bank Indonesia (Foto/dok: kemdikbud.go.id)

Pelaku pengerusakan cagar budaya bisa dikenai tanggung jawab sipil dan pidana. Mereka dapat diwajibkan untuk mengganti rugi kerusakan yang telah disebabkan, serta dapat dihukum pidana sesuai dengan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Selain sanksi pidana, pelaku pengerusakan cagar budaya juga bisa diwajibkan untuk memulihkan kerusakan yang telah terjadi. Hal ini dapat melibatkan restorasi cagar budaya yang rusak atau bahkan pembangunan kembali struktur yang telah dihancur.

Di Indonesia, pengerusakan cagar budaya sudah diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang merusak, menghancurkan, atau melakukan tindakan dapat merusak cagar budaya.

Sanksi Pidana: UU tentang cagar budaya menyatakan bahwa pelaku pengerusakan cagar budaya dapat dikenai sanksi pidana berupa denda dan/atau pidana penjara. Besarnya denda dan masa penjara yang dikenakan tergantung pada tingkat keparahan.

Pewarta | Soprian Ardianto