Baru Dua Daerah DBH Sawit Terealisasi

Caption foto: Sekda Provinsi Bengkulu, Isnan Fajri (Foto/dok)
Caption foto: Sekda Provinsi Bengkulu, Isnan Fajri (Foto/dok: Soprian Ardianto)

Infonegeri, BENGKULU – Direktorat Jendral Perbendaharaan (DJPb) Provinsi, menyebutkan baru dua daerah yang menyerap anggaran 100 persen dari Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit per 30 November 2023 yakni Provinsi Bengkulu dengan pagu Rp21,7 miliar dan Kabupaten Bengkulu Utara sebesar Rp12,7 miliar.

Menanggapi hal tersebut, Sekda Provinsi Bengkulu, Isnan Fajri mengatakan daerah yang belum memanfaatkan dana DBH maka pencairan tetap akan dilakukan pada bulan 27 Desember 2023, sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 91 tahun 2023 tentang pengelolaan DBH Perkebunan Sawit.

“Terkhusus DBH Sawit sudah diatur, Pemerintah Pusat harus jelas dulu rincian penggunaannya untuk apa, kemudian persentasenya berapa. Bahkan yang tidak melengkapi persyaratan akan ditransfer akhir Desember. Dalam artian itu tidak bisa digunakan dan dimanfaatkan waktu itu,” kata Sekda, Senin (05/12/2023).

Bagi daerah yang belum merealiasikan DBH Sawit 2023, banyak faktor yang mempengaruhinya misalnya celah fiskal dan APBD yang tinggi sehingga pemerintah daerah bersangkutan memilih menjadikannya sebagai SILPA atau kemungkinan tidak pembahasan APBD yang belum selesai, atau kemungkinan-kemungkinan lainnya.

“Bagi daerah yang APBD atau celah fiskalnya tinggi, mereka nggak ambil. Mereka biarkan SILPA untuk digunakan nanti di tahun berikutnya. Ada beberapa daerah mungkin karena tidak mau ribet, mungkin APBD-nya juga belum selesai,” jelasnya.

Kendati demikian Isnan Fajri berharap bagi daerah yang belum merealisasikan DBH diminta untuk melakukan identifikasi terhadap kendala-kendala yang dihadapi masing-masing daerah, mengingat dana transfer dari pusat sangat dibutuhkan daerah.

“Jangan sampai nanti tidak ada anggaran kita ribut, setelah diberikan anggaran, tidak mampu melaksanakan program. Permasalahan seperti ini jangan sampai terjadi, saya minta dengan tim sekretariat yang ada di provinsi bersama-sama walaupun angkanya ditransfer sesuai dengan daerah masing-masing,” harapnya.

Diketahui daerah lainnya, seperti Bengkulu Selatan dengan pagu Rp6,7 miliar, Rejang Lebong Rp5,7 miliar, Kota Bengkulu Rp6,1 miliar, Kaur Rp7,8 miliar, Seluma Rp9,6 miliar, Mukomuko Rp16,8 miliar, Lebong Rp4,2 miliar, Kepahiang Rp 5,7 miliar dan Bengkulu Tengah dengan pagu Rp9 miliar tercatat masih nihil serapan.

Editor | Bima Setia Budi