Cagar Budaya Bengkulu Punah dan di Rusak ‘Hantu’

Caption foto: Tentara di monumen untuk Gubernur Parr di Benkoelen, anonim, c. 1860 - c. 1900 - Rijksmuseum (Foto/dok)
Caption foto: Tentara di monumen untuk Gubernur Parr di Benkoelen, anonim, c. 1860 - c. 1900 - Rijksmuseum (Foto/dok)

“Kita Ingin Kemajuan Berlandaskan History, Sosilogis dan Antropologis. Bukan Pembangunan Berdasarkan Kepentingan Politis Pitis”

Benny Benardie/Pemerhati Sejarah dan Budaya Bengkulu (I-IV tulisan)

Pemusnahan dan perusakan peninggal era kolonial Inggris, khususnya di Bengkulu Kota dimulai sekira Tahun 70-an hingga Tahun 2022 (Selanjutnya kita lihat nanti).

Tak hanya itu, pembiaran agar rusak dan punah terhadap nilai-nilai kebudayaan masa lampau atau Obyek yang di Duga Cagar Budaya (ODCB) yang punya nilai historis, edukatif, sosiologis dan ekonomis juga tak terelakan.

Pertanyaanya bagi generasi muda atau masyarakat yang belum tahu, apakah obyek tersebut? Siapakah pelakunya dan siapa yang bertanggungjawab atas rusak dan punahnya peninggalan peradaban masalampau yang dimaksud?

Pada tulisan kali ini, penulis menilik peninggalan ‘kolonial’ dan bersejarah di Kota Bengkulu yang tertangkap dalam pengamatan, ingatan serta riset kepustakaan saja. Hal ini termotivasi atas kecintaan akan daerah. Kata kuncinya, “Masyarakat Daerah Saja Tidak Peduli, Apalagi Masyarakat Diluar Provinsi Bengkulu”

Peninggalan peradaban masa lampau di maksud adalah ODCB atau cagar budaya. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. (Pasal1 angka 1 UU No 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya)

Apa yang terjadi atas kepurbakalaan yang ada di Kota Bengkulu, tentu itu semua bukan ulah Hantu. Apalagi yang merusak cagar budaya yang teregister, ditetapkan atau belum terdata sama sekali.

Ironis, sebuah provinsi yang didirikan sejak 1968 ini lalai memberdayakan peninggalan yang bila dikelolah mempunyai ekonomis tinggi untuk pemasukan anggaran daerah.

Fakta akan perusakan, pemusnahan dan penelantaran memang tak terkuak secara nasional. Tidak seperti belasan kasus serupa di berbagai daerah seluruh Indonesia, terutama sejak berlakunya UU No II Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor I Tahun 2022 Tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya. (Bersambung)