Fakta-fakta Persidangan Korupsi BBM Berjamaah di DPRD Kabupaten Seluma

Caption foto: Pengadilan Negeri (PN) Bengkulu (Foto/dok: menpan.go.id)
Caption foto: Pengadilan Negeri (PN) Bengkulu (Foto/dok: menpan.go.id)

Infonegeri, BENGKULU – Pengadilan Negeri Bengkulu pada Senin (26/6/2023) lalu menetapkan tiga unsur pimpinan DPRD Seluma Husni Thamrin Ketua, Ulil Umidi Waka 1 dan Okti Fitriani Waka 2, telah divonis 1 tahu penjara atas korupsi BBM.

Vonisnya di Pengadilan Negeri (PN) Bengkulu, ketiga unsur pimpinan Dewan tersebut terbukti melakukan korupsi jasa pemeliharaan/perizinan kendaraan dinas operasional pada sekretariat DPRD Seluma tahun 2017, dengan Pasal 3 UU Tipikor.

Dalam putusan pengadilan, dari seluruh anggota DPRD Seluma berjumlah 30 orang ada yang belum tersentuh kasus korupsi BBM. Dimana sebelumnya 3 unsur pimpinan DPRD Seluma, Husni Thamrin, Ulil Umidi dan Okti Fitriani, telah divonis 1 tahu penjara.

Fakta Uraian Tidak Pidana BBM

  1. Menerima dana bantuan operasional sebesar Rp 7.500.000 perbulan dari bulan Januari sampai dengan Oktober 2017 (10 bulan) akan tetapi tidak memenuhi kewajiban menyerahkan struktur BBM sebagai bukti pertanggungjawaban.
  2. Masing-masing telah menyebabkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp 75 juta dari total Rp 968.208.856.
  3. Telah menerima dana bantuan operasional lebih dari 1 anggaran, yaitu dari Komisi dan juga dari alat kelengkapan lainnya (Banggar/Banmus/Baleg/Badan Kehormatan).
  4. Ahli dari Kementerian Dalam Negeri dalam persidangan menerangkan bahwa seluruh pimpinan alat kelengkapan DPRD Kabupaten Seluma tahun 2019 yang telah menerima dana bantuan BBM harus ikut bertanggungjawab secara hukum seperti halnya para terdakwa.
  5. Ahli dari BPKP Perwakilan Bengkulu dalam persidangan menerangkan bahwa kerugian negara sebesar Rp 968.208.856 juga diakibatkan oleh tidak diserahkannya struk BBM oleh pimpinan alat kelengkapan DPRD Kabupaten Seluma tahun 2017.

Tanggapan Masyarakat 

LSM LIRA sebagai organisasi penggiat anti korupsi telah mendorong agar terciptanya transparansi pengelolaan negara meminta kepada Aparat Penegak Hukum (APH) segera menyeret seluruh anggota DPRD Seluma penerima aliran dana.

Sekretaris Lira Bengkulu, Aurego Jaya mengatakan sejak ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Bengkulu pada Senin (26/6/2023) menerima aliran dana korupsi BBM, ia mendesak kepada Aparat Penegak Hukum (APH) segera menyeret seluruh ke 30 nama dewan tersebut.

“30 Dewan ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Bengkulu pada Senin (26/6/2023) menerima aliran dana korupsi BBM di Sekretariat DPRD Seluma, ke 30 dewan tersebut hingga saat ini masih ada belum tersentuh kasus korupsi BBM.” jelas Aurego, Jumat (14/07/2023).

Aurego kembali menegaskan APH segera menyeret nama-nama berdasarkan fakta hasil persidangan, dimana sebelumnya 3 unsur pimpinan DPRD Seluma, seperti: Husni Thamrin Ketua, Ulil Umidi Waka 1 dan Okti Fitriani Waka 2, telah divonis 1 tahu penjara..

“Kepada APH untuk segera menyeret 30 dewan tersebut berdasarkan hasil putusan majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi (Tipidkor) terhadap kasus BBM yang melibatkan semua anggota dewan termasuk pejabat di sekretariat DPRD Seluma,” tegas Aurego.

Alumni Universitas Muhammadiyah Bengkulu ini dengan fakta persidangan tersebut tentu melukai hati masyarakat dan negara, dan ia saat ini sedang konsolidasi seluruh anggota Lira, baik dari Kabupaten/Kota se Provinsi Bengkulu untu gelar demo.

“Kami saat ini sedang berkonsolidasi, karena kasus Korupsi ini sangat merugikan bagi masyarakat dan negara. Dampak tersebut merusak perekonomian, tingkatkan kemiskinan, melemahkan institusi publik, dan meningkatkan kejahatan,” ucapnya.

Kuasa Hukum

Tim Kuasa Hukum Dr. Husni Thamrin, S.H.,M.H juga telah buka suaran terhadap putusan PN Bengkulu Nomor: 8/9/10/pid.sus-TPK/2023.PN.Bgl menganyatakan agar menetapkan sebagai tersangka seluruh anggota DPRD Seluma periode 2014-2019.

Hasil kajian terhadap putusan PN Bengkulu Nomor: 8/9/10/pid.sus-TPK/2023.PN.Bgl yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (inchract). Pengkajian secara komprehensif tersebut kami lakukan bersama-sama dengan ahli hukum yang juga akademisi.

“Hasil kajian tersebut telah kami tuangkan dalam surat yang kami tujukan kepada Kapolda Bengkulu c.q. Direskrimsus Polda Bengkulu dengan perihal permohonan keadilan dan penetapan tersangka pihak lainnya dalam perkara tindak pidana korupsi pada kegiatan jasa pemeliharaan/perizinan kendaraan dinas operasional pada sekretariat DPRD Kab Seluma tahun 2017 yang saat ini surat tersebut beserta dengan seluruh tembusannya telah kami sampaikan.” kata tim kuasa hukum Husni dikutip dari keterangan tertulisnya, Senin (17/07/2023).

Dalam surat tersebut telah di uraikan peran masing-masing pihak dalam tindak pidana tersebut. Surat tersebut telah kami tembuskan ke berbagai instansi mulai dari Menkopolhukam, Mabes Polri (Kapolri, Irwasum, Kadiv Propam, Karowasidik), KPK, Ombudsman, Kejagung, Komnas HAM, Kompolnas, Komisi Kejaksaan, Irwasda Dan Kabid Propam Polda Bengkulu serta instansi penegak hukum lainnya.

“Hal ini kami lakukan semata-mata demi keadilan dan persamaan dihadapan hukum, semua pihak atau pihak lainnya yang telah jelas dan terang disebutkan dalam putusan pengadilan tersebut untuk juga harus dimintai pertanggungjawaban secara pidana berdasarkan proses peradilan sebagaimana yang telah dilalui oleh klien kami dan kawan-kawan yang telah dihukum tersebut.” lanjutnya.

Lebih lanjut, Kami menyandarkan bahwa berdasarkan pasal 1 ayat 3 UUD 1945 “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Dengan demikian segala tatanan dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara harus berdasarkan hukum yang berlaku. Salah satu wujud Negara hukum tersebut adalah berlakunya asas equality before the law (semua orang sama/setara dihadapan hukum).

“Maka oleh karena itu penyidik Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus Polda Bengkulu harus kembali membuka penyidikan terhadap perkara ini dan menetapkan pihak lainnya yang telah kami uraikan dalam surat terebut sebagai tersangka.” tegasnya.

Selaku kuasa hukum dan beberapa ahli hukum dari salah satu universitas di Indonesia telah mempelajari dan mentelaah putusan pengadilan tersebut dengan sangat detail dan teliti sehingga kami berharap penyidik tidak akan kesulitan lagi untuk segera melakukan penyidikan kembali terhadap kasus ini.

“Apalagi penyidik tidak perlu lagi susah payah menemukan tindak pidananya karena semua sudah disebutkan dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut. Penyidik juga tidak perlu mengumpulkan dan menemukan alat bukti lagi untuk membuka kembali kasus ini, Karena semua alat bukti telah diuji dalam persidangan dan dalam putusan tersebut juga telah menyatakan bahwa seluruh alat bukti dikembalikan ke Jaksa Penuntut Umum. Tentunya semua alat bukti yang telah diuji dalam persidangan tersebut dapat langsung digunakan oleh penyidik untuk penyidikan kembali terhadap perkara korupsi ini.” bebernya.

Dengan demikian tentunya kami yakin penyidik pada direktorat Reskrimsus Polda Bengkulu segera akan membuka kembali penyedikan terhadap kasus ini demi tegaknya keadilan dan demi tegaknya hukum terhadap pelaku tindak pidana yang sudh nyata dan jelas disebutkan dalam putusan pengadilan tersebut.

“Kami sebagai advokat yang berdasarkan Undng-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat juga sebagai penegak hukum akan terus memperjuangkan keadilan terhadap klien kami sampai dengan pihak lainnya yang telah kami uraikan dalam surat ini dihadapkan ke persidangan sebagaimana yang telah dilalui oleh klien kami.” terangnya.

Berdasarkan dari fakta-fakta persidangan, saksi-saksi, keterangan ahli, dan pemeriksaan alat bukti didepan persidangan maka pihak lainnya yang perannya dalam perkara ini telah kami uraikan dalam surat tersebut dan merupakan pihak-pihak yang bersama-sama dan turut serta melakukan tindak Pidana Korupsi, dengan demikian harus ikut bertanggungjawab terhadap tindak pidana korupsi ini.

“Kami sebagai advokat demi tegaknya hukum dalam perkara ini siap untuk bekerjasama dengan penyidik apabila dibutuhkan demi membuat terang perkara ini. Dan tentunya kami juga terus akan berkoordinasi dengan pihak-pihak yang surat ini kami tembuskan agar dapat bersama- sama memantau jalannya perkara ini.” ucapnya.

Pewarta | Sorian Ardianto