Konflik dengan PT DDP, Pengadilan Mukomuko Hukum 3 Petani

Caption foto: Petani dan Perusahaan Sawit milik PT. DDP bentrok (Foto: dok)
Caption foto: Petani dan Perusahaan Sawit milik PT. DDP bentrok (Foto: dok)

Infonegeri, BENGKULU – Pengadilan Negeri (PN) Mukomuko mengeluarkan putusan gugatan nomor: 6/PDT.G/2023/PN MKM terhadap 3 Petani Tanjung Sakti.

Putusan 3 petani: Harapandi, Ibnu Amin dan Rasuli, disampaikan 5 Maret 2024 melalui e-courd atas gugatan PT. Daria Dharma Pratama (DDP) terbukti melawan hukum.

Dalam pokok perkara amar putusan majelis hakim menyebutkan bahwa mengabulkan sebagian gugatan, namun putusan tersebut disebutkan melawan kepada penggugat :

Pertama: para tergugat menghalang-halangi proses panen buah sawit milik penggugat diatas lahan Hak Guna Usaha nomor 125 milik Penggugat.

Kedua: para tergugat mengambil dengan tanpa hak buah sawit hasil panen milik penggugat diatas lahan Hak Guna Usaha Nomor 125 milik penggugat.

Ketiga: tergugat I dan tergugat III menghalang-halangi kegiatan usaha penggugat diatas Lahan Hak Guna Usaha Nomor 125 milik penggugat dengan menggunakan nama kelompok tani lain.

Menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp1.363.000. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya.

Harapandi, setelah mengetahui hasil putusan merada bingung ditambah lagi pihak penggugat sebut lokasi lahan yang menjadi objek mengakui belum mempunyai HGU.

“Tentu, hasil putusan ini sangat membingungkan bagi kami dan membuat kami semakin yakin bahwa perjuangan atas tanah yang saat ini kami lakukan adalah perjungan yang benar dan kami tetap akan bertahan sampai titik darah penghabisan demi tercapainya keadilan.” Ujar Harapandi.

Ditambahkan Ridhotul Hairi, S.H., selaku kuasa Hukum Petani, Ibnu Amin dan Rasuli juga menyampaikan terkait dengan putusan majelis hakim PN Mukomuko.

Ia menjelaska putusan tersebut tidak dapat dieksekusi karena tidak ada yang menyatakan kerugian dari penggugat serta tidak adanya ganti rugi terhadap kerugian.

Kemudian tidak ada juga yang menyatakan bahwa para Petani untuk mengosongkan atau merobohkan bangunan atau pondok  yang berada dilahan HGU 125 PT. DDP.

“Saya meminta kepada teman-teman advokat, yang selama ini mendukung perjuangan Petani tetap mengawal perjuangan dan untuk para petani tetap berjuang dan semangat,” jelas Ridhotul.

Pewarta | Soprian Ardianto