Mimpi Bengkulu Miliki Kawasan Ekonomi Khusus

Infonegeri, BENGKULU – Kawasan Ekonomi Khusus, (KEK) merupakan kawasan yang memiliki keunggulan secara geoekonomi dan geostrategi dan berfungsi untuk menampung kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan daya saing internasional.

Penetapan KEK terlebih dahulu terpenuhinya kriteria adanya kawasan industri, Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri pengolahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan fasilitas penunjang lainnya yang disediakan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.

Kawasan Industri

Istilah kawasan industri di Indonesia tercantum dalam sejumlah peraturan, di antaranya Peraturan Pemerintah No.142/2015 tentang Kawasan Industri (PP 142/2015). Melalui beleid itu, pemerintah memberikan insentif perpajakan kepada perusahaan kawasan industri dan perusahaan industri di dalam kawasan industri.

Ketentuan lebih lanjut mengenai insentif perpajakan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No.105/2016 tentang Pemberian Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan Bagi Perusahaan Industri di Kawasan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri (PMK 105/2016).

Berdasarkan PP 142/2015 dan PMK 105/2016, kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri.

Perusahaan kawasan industri merupakan perusahaan yang mengusahakan pengembangan dan pengelolaan kawasan industri. Adapun insentif perpajakan pada kawasan ini diberikan berdasarkan pengelompokan Wilayah Pengembangan Industri (WPI).

Kelompok WPI itu terdiri atas 4 kelompok, yaitu: WPI maju; WPI berkembang; WPI potensial I; dan WPI potensial II. Fasilitas perpajakan dan/atau kepabeanan yang diberikan dapat berupa fasilitas pajak penghasilan, pembebasan PPN, dan pembebasan bea masuk.

Kriteria Penetapan Kawasan Industri

“Untuk dapat ditetapkan sebagai kawasan peruntukan industri, suatu lokasi harus memiliki beberapa kriteria yang wajib dipenuhi,” seperti dikutip Permenperin No 30 tahun 2020 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Industri.

Pertama, kondisi lahan. Kawasan industri harus memperhatikan kondisi lahan dari aspek bencana, dan topografi.

Pada kriteria ini, kawasan peruntukan industri wajib memperhatikan daya dukung lahan dan daya tampung lahan, tidak berada di daerah rawan bencana risiko tinggi, dan dari sisi topografi tidak memiliki kemiringan tanah di atas 15 persen.

Kedua, status lahan. Kawasan peruntukan industri memperhatikan status dan pola guna lahan dari aspek pertanahan dan penataan ruang.

Kawasan peruntukan industri tidak boleh berada di lahan penguasaan adat, lahan pertanian pangan berkelanjutan, dan tidak berada di kawasan lindung.

Ketiga, luas lahan. Kawasan peruntukan industri memenuhi ketentuan luas lahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Keempat, aksesibilitas. Kawasan industri mempunyai aksesibilitas yang dapat mempermudah pengangkutan bahan baku dan logistik, pergerakan tenaga kerja, dan distribusi hasil produksi.

Aksesibilitas ini mempertimbangkan beberapa jalur transportasi, seperti transportasi darat berupa jalur regional, jalan tol atau stasiun kereta api. Selain itu jalur transportasi sungai untuk daerah dengan sungai sebagai jalur transportasi utama, jalur transportasi laut yang dengan dengan pelabuhan untuk wilayah pesisir, atau jalur transportasi udara.

Kelima, kawasan peruntukan industri terdapat sumber air baku. Sumber air baku ini meliputi air permukaan, dan air bersih yang dikelola oleh perusahaan daerah air minum, dan olahan air limbah industri.

Keenam, terdapat pembuangan air limbah. Kriteria ini meliputi laut, air permukaan atau aplikasi ke tanah.

Daftar Kawasan Industri, Sumber: kemenperin.go.id

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

Seperti dipembahasan awal KEK terdiri atas satu atau beberapa Zona: a. pengolahan ekspor; b. logistik; c. industri; d. pengembangan teknologi; e. pariwisata; f. energi; dan/atau g. ekonomi lain. Di dalam KEK dapat dibangun fasilitas pendukung dan perumahan bagi pekerja. Di dalam setiap KEK disediakan lokasi untuk usaha mikro, kecil, menengah (UMKM), dan koperasi, baik sebagai Pelaku Usaha maupun sebagai pendukung kegiatan perusahaan yang berada di dalam KEK.

Lokasi yang dapat diusulkan untuk menjadi KEK harus memenuhi kriteria: a. sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan tidak berpotensi mengganggu kawasan lindung; b. pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan mendukung KEK; c. terletak pada posisi yang dekat dengan jalur perdagangan internasional atau dekat dengan jalur pelayaran internasional di Indonesia atau terletak pada wilayah potensi sumber daya unggulan; dan d. mempunyai batas yang jelas.

Pembentukan KEK diusulkan kepada Dewan Nasional oleh: a. Badan Usaha; b. pemerintah kabupaten/kota; atau c. pemerintah provinsi. Dalam hal usulan diajukan oleh Badan Usaha, usulan disampaikan melalui pemerintah provinsi setelah memperoleh persetujuan pemerintah kabupaten/kota.

Dalam hal usulan diajukan oleh pemerintah kabupaten/kota, usulan disampaikan melalui pemerintah provinsi. Dalam hal usulan diajukan oleh pemerintah provinsi, usulan disampaikan setelah mendapat persetujuan pemerintah kabupaten/kota.

Rencana Pengusulan KEK oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu

Provinsi Bengkulu dalam memajukan perekonomian daerah untuk menampung kegiatan industri, ekspor, impor, hingga daya saing internasional, sejak di tahun 2017 sudah mengusulkan KEK ke Pemerintah Pusat, Hal tersebut ditandai dengan digelarnya pertemuan di kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Jakarta (07/12/2017).

Di tahun 2018 Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam hal ini Plt. Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, Pelindo II dan Dewan KEK Nasional, pernah melakukan rapat yang diselenggarakan di Sekertariat Dewan KEK Nasional di Gedung Graha Jasindo Jalan Menteng Raya Jakarta, pada Jum’at, (19/1/2018).

Tanggapan PT. Pelindo Regional II Provinsi Bengkulu

Pada tahun 2022 ini PT. Pelindo Regional II Provinsi Bengkulu mengatakan bahwa rencana pengusulan wilayah KEK oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu tersebut belum bisa terlaksana maksimal dimana sebelum pengajuan kawasan KEK ke Pemerintah Pusat, di Provinsi Bengkulu harus sudah memiliki Kawasan Industri barulah menuju KEK.

“Bengkulu ini masih di tahap Kawasan Industri menuju Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Akan tetapi saat ini masih belum terpenuhi, salah satunya masih terbenturnya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) antara Pemerintah Kota dan Pemerintah Provinsi Bengkulu, Kota Transfortasi sedangkan Provinsi Industri,” kata Cecep Suganda perwakilan Pelindo saat menerima diskusi Konsorsium LSM Bengkulu, Rabu (31/08/2022).

Tidak hanya soal RTRW yang berbenturan dalam peningkatan kawasan industri menuju kawasan KEK, ia juga menyampaikan masih banyak lagi yang harus diperbaiki dalam ini untuk menjadikan Kawasan Industri di Provinsi Bengkulu bebas hambatan, jika itu sudah terpenuhi barulah bisa mengusulkan kawasan industri menuju KEK. [SA]