‘Nepotisme’ Bawaslu Kota Bengkulu Rusak Demokrasi

Caption foto: Perahu Demkrasi (Grafis: Soprian Ardianto)
Caption foto: Perahu Demkrasi (Grafis: Soprian Ardianto)

Infonegeri, BENGKULU – Ketua Organisasi Profesi Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Cabang Bengkulu Drs. Yuharuddin, M.Si soroti ‘Nopotisme’ yang dilakukan Bawaslu Kota Bengkulu dalam perekrutan Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD).

‘Nepotisme’ penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024 mendatang dalam perekrutan PKD menurutnya Bawaslu Kota Bengkulu haruslah tetap menjaga dan mempedomani aturan hukum serta Undang-Undang (UU) yang berlaku.

“Tertuju kepada penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) Kota Bengkulu (Bawaslu Kota Bengkulu) dalam merekrut Panwascam, Panwas Kelurahaan harus pedomani aturan hukum yang berlaku,” kata Drs. Yuharuddin, M.Si, Rabu (08/02/2023).

Tak hanya itu ia juga mengingatkan kepada Bawaslu Kota Bengkulu agar tetap menjaga amanah berdasarkan Undang-Undang (UU), jangan sampaikan pelaksanaan tugas dan wewenang sebagai peleksana dilanggar untuk kepentingan pribadi.

“Jaga amanah sesuai Undang-Undang (UU) jangan disalah gukanakan untuk kepentingan peribadi, keluarga, kelompok karena bila pelaksanaan tugas dan kewenangan dilanggar akan ada efek hukum dikemudian hari,” jelasnya.

Lebih lanjut ia mengingatkan kembali dalam penyalatugasan dapat berujung pada pelaporan. “Ingat bila ada penyalatugas dan dilaporkan ke Dewan Kode Etik Pengawas Penyelenggara Pemilu (DKPP RI) dengan bukti yang cukup pasti akan di tindaklanjuti,” [SA]