‘Nepotisme’ Bawaslu Kota Bengkulu

Caption foto: Nepotisme Komisioner Bawaslu Kota Bengkulu lulus tahapan seleksi Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD) Nusa Indah, Kecamatan Ratu Agung (Foto/dok: Bawaslu Kota Bengkulu)
Caption foto: Nepotisme Komisioner Bawaslu Kota Bengkulu luluskan tahapan seleksi Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD) Nusa Indah, Kecamatan Ratu Agung (Foto/dok: Bawaslu Kota Bengkulu)

Infonegeri, BENGKULU – Tak hanya Kakak Kandung, ‘Nepotisme’ Adik Kandung Komisioner Bawaslu Kota Bengkulu juga lulus di tahapan seleksi Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD) Nusa Indah, Kecamatan Ratu Agung beberapa waktu yang lalu.

Nepotisme tersebut menurut Ketua Panwascam Ratu Agug, Halim, A.Md.AK, mengatakan bahwa kelulusan tersebut murni atas kemampuan dan ia juga menegaskan bahwa Kakak kandung baikpun itu Adik Kandung tidak ada intervebsi.

“Murni atas kemampuan mereka sendiri. Kami tidak ada intervensi dari pihak manapun dan rekrutmen pkd merupakan kewenangan panwaslu kecamatan. Berkas semuanya sudah sesuai dengan pedoman perekrutan PKd dari Bawaslu,” terangnya.

Dilansir sebelumnya, Kakak Kandung Komisioner Bawaslu Kota Bengkulu yang juga sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) lulus tahapan seleksi Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD) Nusa Indah, Kecamatan Ratu Agung tanpa ada surat cuti.

Menanggapi hal tersebut Ketua Panwascam Ratu Agug, Halim, A.Md.AK mengatakan, bahwa ASN yang lulus PKD Nusa Indah tidak perlu menyertakan surat cuti pada saat penyerahan berkas administrasi pendaftaran, cukup surat izin.

“Kalau dari penyelenggara badan ad hoc itu ga perlu cuti. Cukup (menyertakan) surat izin atasan langsung saja. Dan pak Afriend (ASN lulus PKD) sudah melampirkan surat tersebut,” kata Halim saat dikonfirmasi melalui pesan singkat WA, Selasa (07/02/2023).

Ditanya soal keharusan menyertatakan surat cuti ASN dan dugaan meluluskan Kakak Kandung Komisioner Bawaslu Kota, Ketua Panwascam Ratu Agug, Halim, A.Md.AK, pilih bungkam. Dan Komisoner tersebut diduga ada hubungan ke Bawaslu Provinsi.

KPU RI dan Bawaslu RI

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menyatakan bahwa ASN tak dilarang menjadi panwaslu selama cuti tak dibayar. Namun demikian, mereka tetap terikat konsekuensi hukum ASN.

“Sanksinya berat. Dari sisi pidana, hukumannya ditambah sepertiga karena dia ASN,” kata Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, dilansir dari Kompas.com, Jumat (6/1/2023).

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)

Disi lain, Kemudian, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) justru meminta pemerintah daerah untuk mendukung penyelenggara pemilu di daerah dengan memberikan izin kepada ASN mendaftar sebagai panitia/petugas badan ad hoc pemilu.

Permintaan lewat Surat Edaran Nomor 900.1.9/9095/SJ tentang Dukungan dan Fasilitasi Pemerintah Daerah dalam Tahapan Penyelenggaraan Pemilu 2024. Surat edaran tersebut diteken Sekretaris Jenderal Kemendagri Suhajar Diantoro, Jumat (30/12/2022).

“(Izin perlu diberikan ke ASN) khususnya dalam hal tidak tersedianya pendaftar dari masyarakat umum yang memenuhi persyaratan dan memiliki kapasitas, yang berada di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan,” kata Suhajar lewat siaran persnya, Selasa (3/2/2023). [SA]