PHI Ajak Masyarakat Bentuk Poros Politik Baru untuk Hentikan Kediktatoran Jokowi

Caption foto: Partai Hijau Indonesia (Foto/dok: PHI)
Caption foto: Partai Hijau Indonesia (Foto/dok: PHI)

Infonegeri, JAKARTA – Partai Hijau Indonesia (PHI) mengajak masyarakat sipil membentuk poros politik baru selain ketiga poros politik Pilpres. Poros bertujuan menghentikan upaya Presiden Joko Widodo (Jokowi) melanggengkan kekuasaan melalui pemenangan Calon Presiden/Wakil Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Menurut Presidium Nasional PHI John Muhammad, Presiden Jokowi semakin menunjukkan watak diktatornya dalam pelbagai peristiwa politik, termasuk putusan Mahmakah Konstitusi (MK) yang meloloskan anaknya sebagai kandidat Pilpres tahun 2024 mendatang.

“Dugaan kuat intervensi Jokowi kepada Mahkamah Konstitusi melalui saudara iparnya dan putusan yang meloloskan anaknya sebagai calon wakil presiden, patut diperiksa lebih jauh sebagai penyelewengan konstitusi. PHI menilai praktik tersebut merupakan pengkhianatan konstitusi yang memiliki konsekuensi hukum serius, pemakzulan,” kata John Muhammad dalam jumpa pers yang digelar di M-Bloc Jakarta, Kamis (02/11/2023).

Usai jumpa pers, acara dilanjutkan dengan diskusi bertajuk “Lanskap Pemilu 2024 dan Agenda Politik Masyarakat Sipil”. Selain kuatnya intervensi atas proses di MK, watak kediktatoran Jokowi juga semakin terlihat dari upaya-upaya memperpanjang masa jabatan presiden tiga periode, menunda pemilu, hingga adanya pemalsuan verifikasi faktual untuk sejumlah parpol.

PHI menengarai Jokowi dan kekuasaannya telah membajak lembaga-lembaga penting dalam demokrasi, termasuk partai-partai politik, KPK, KPU, hingga MK. Tindakan ini untuk melanggengkan kekuasaannya lewat cara-cara curang, termasuk mengubah aturan main ini mengarah pada kematian demokrasi.

Apa yang dilakukan Jokowi ini, menurut John, tidak bisa dihadapi hanya oleh kubu Ganjar Pranowo-Mahfud MD atau Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar atau gabungan keduanya.

“Untuk mencegah kediktatoran gaya baru perlu kekuatan massa politik yang lebih besar. Masyarakat sipil tak boleh diam. Harus melakukan sesuatu. Ruang politik baru harus diciptakan untuk memperjuangkan kepentingan umum,” tegas John.

Poros politik baru masyarakat sipil juga mendesak untuk dibentuk mengingat rekam jejak dan kebijakan bermasalah pada ketiga pasangan cCalon Presiden-Wakil Presiden, termasuk partai-partai politik yang mengusungnya.

Masyarakat perlu selalu mengingat kebijakan pembangunan bermasalah yang terjadi di Kendeng, Wadas, atau Rempang. Masyarakat juga tidak boleh lupa pada pendekatan politik identitas yang merusak rajutan tenun kebangsaan.

“Warga tidak boleh lagi tertipu visi dan misi. Warga perlu ditempatkan sebagai aktor penentu kebijakan. Warga perlu kontrak politik sejati. Poros Politik baru perlu dibangun bersama. Ini bukan sekadar koalisi antar partai politik yang tidak dapat dipegang komitmen politiknya dan sulit diukur dampak politiknya secara riil. Ini batu uji untuk mencegah kediktatoran Jokowi,” ujar John.

Menanggapi sikap PHI tersebut, Feri Amsari, Pakar Hukum Tata Negara, yang diundang untuk memantik diskusi menyatakan demokrasi Indonesia diuji dengan Pemilu 2024 sebagai pemilu kelima Indonesia pascareformasi. Demokrasi kita perlu obat karena institusi-institusi negara sudah disalahgunakan.

Elza Yulianti dari Partai Buruh menyatakan peraturan dan sistem politik elektoral yang ada saat ini pun sulit dimasuki masyarakat sipil.  Pemilu Indonesia diskriminatif terhadap partai politik baru. Praktik politik uang yang masif tidak memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, melanggengkan kebiasaan menerima sembako, uang, dsb. saat kampanye.

Sementara itu, Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, yang turut hadir sebagai inisiator Maklumat Djuanda menyambut baik usulan PHI tentang adanya poros politik baru masyarakat sipil.

“Poros politik itu sangat dibutuhkan karena kita tengah menghadapi krisis demokrasi dan konstitusi. Poros politik dapat memperjuangkan agenda masyarakat sipil berupa penegakan hak asasi manusia, keadilan, dan kelestarian lingkungan hidup,” kata Usman.

Syarat tujuan bersama

Mengenai pembentukan poros politik, PHI mengajukan sejumlah syarat tujuan bersama. Pertama, bersama-sama menuntut penyelidikan yang serius atas dugaan penyelewengan konstitusi yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo.

Kedua, bersama-sama memastikan diri untuk tidak memilih Calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dan membangun gerakan penolakan seluas-luasnya.

Ketiga, bersama warga membangun agenda politik baru melalui kontrak politik sejati yang tak terbatas pada Platform Hijau dan/atau melibatkan partisipasi publik yang lebih luas.

Adapun usulan PHI dalam kesepakatan agenda politik baru adalah:

Pertama, sepakat untuk memperjuangkan penghapusan ambang batas pencalonan Presiden atau setidaknya setara dengan ambang batas legislatif untuk partai politik.

Kedua, penyelarasan usia untuk memilih dan dipilih dalam rumpun eksekutif dan legislatif di tingkat nasional dan daerah.

Ketiga, mempraktikkan pengakuan dan menghitung suara warga yang menolak seluruh calon anggota legislatif dan eksekutif yang tersedia atau yang disebut “suara kosong” atau “suara menentang semua” yang telah dipraktikkan di berbagai negara, salah satunya None of the Above.

Keempat, terwujudnya Hak Petisi dan mekanisme demokratis bagi seluruh warga yang berhak memilih untuk mengusulkan, mengkritisi, menentang, membatalkan kebijakan, dan bahkan memecat anggota legislatif.

Kelima, reformasi peradilan terutama Mahkamah Konstitusi, agar praktik nepotisme dan kolusi tidak terulang kembali di masa depan, serta mencegah terjadinya konflik kepentingan yang membahayakan proses dan hasil putusan perselisihan hasil pemilu di MK.

Keenam, meningkatkan penanganan krisis iklim dan mempercepat transisi energi berkeadilan dengan cara memastikan Indonesia bebas emisi atau emisi karbon nol bersih selambat-lambatnya 2045.

Pewarta | Soprian Ardianto
Editor | Bima Setia Budi