Proyek Jembatan Bengkulu Utara Habiskan Anggaran Puluhan Miliar, Konsorsium LSM Desak Kementrian PUPR

Caption foto: Menteri PUPR Basuki Hadimuljono tiba di Kompleks Istana Kepresidenan di Jakarta, (Foto/dok: ANTARA FOTO - Puspa Perwitasari)
Caption foto: Menteri PUPR Basuki Hadimuljono tiba di Kompleks Istana Kepresidenan di Jakarta, (Foto/dok: ANTARA FOTO - Puspa Perwitasari)

Infonegeri, BENGKULU – Koordinator Konsorsium LSM Provinsi Bengkulu, Syaiful Anwar desak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia (PUPR RI) melakukan pengecekkan Proyek pergantian jembatan Air Besi (Cable Stayed) di Desa Air Padang dan Desa Kota Agung, Kabupaten Bengkulu Utara.

Dijelaskan Syaiful, proyek tahun anggaran 2022 tersebut sebelumnya telah bermasalah dikarenakan mangkrak dan kemudian dilanjutkan pengerjaannya oleh PT. Ranah Katialo yang menelan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp20 miliar lebih dan parahnya lagi proyek tersebut diduga menggunakan material bekas.

“Proyek ini sudah bermasalah sejak awal, sempat mangkrak namun dilanjutkan pengerjaannya oleh PT. Ranah Katialo ini pun bermasalah karena ada indikasi kuat menggunakan material bekas pekerjaan sebelumnya. Kami minta Kementrian PUPR segera turun untuk melakukan audit mendalam,” kata Syaiful, Jum’at (29/09/2023).

Syaiful kembali menegaskan, proyek diduga sudah melebihi batas kontrak dan gunakan material bekas tersebut dengan kedua kalinya bermasalah patut dicurigai ada permainan antara pelaksana proyek dengan pejabat Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (Satker PJN). Jika ini tak segera ditindaklanjuti akan mendatangi Kementrian.

“Proyek yang sudah kedua kalinya bermasalah ini sebenarnya sudah dilaporkan ke Kementerian melalui email untuk hearing melaporkan kondisi faktual pelaksanaan proyek strategis nasional di Bengkulu dan juga soal ada permainan Satker PJN salah satunya proyek Jembatan Air Besi yang terus bermasalah,” tegas Syaiful

Syaiful, juga menyampaikan pelaksanaan proyek di Bengkulu mungkin lepas dari perhatian pusat sedangkan faktanya banyak sekali proyek yang dibiayai APBN yang bermasalah. Informasi harus disampaikan langsung agar pihak kementrian bisa melakukan pemantauan secara itensif.

“Takutnya apa yang terjadi di Bengkulu tidak diketahui orang pusat sehingga kesannya baik-baik saja padahal faktanya sebaliknya. Belum lagi kunjungan presiden baru-baru ini akan memberikan bantuan dana Instruksi Presiden (inpres). Jangan sampai dana mengucur deras tapi manfaatnya tidak terasa dengan masyarakat.” terangnya.

Pewarta | Soprian Ardianto