Proyek Multiyears 381 Miliar Kabupaten Seluma Disenggol Lagi di KPK

Infonegeri, JAKARTA – Masih ingat kasus Proyek multiyears dengan menghabiskan anggaran 381 Miliar di Kabupaten Seluma tahun 2010/2011 diploting dari dana APBD, kemudian setelah di lakukan pengaudita oleh BPK pada tahun 2011 muncul kerugian Negara hingga mencapai sebesar 20 Miliar.

Kala itu proyek tersebut Komisi antirasuah menuntaskan kasus gratifikasi pengesahan Perda Multiyears, terpidana mantan Bupati Seluma, Murman Effendi, mantan Kadis PU Seluma Erwin Paman dan mantan Direktur Operasional PT Puguk Sakti Permai, Ali Amra. Murman divonis 2 tahun penjara sedangkan Erwin dan Ali Amra masing-masing 4 tahun.

Dilansir Bengkuluekspress, Pengusutan kasus tersebut telah diserahkan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu ditandai dengan penyerahan berkas dan seluruh barang bukti yang dimiliki KPK, Rabu lalu (23/1). “Semua berkas dan barang bukti sudah kita serahkan, kita harapkan kasus ini bisa dituntaskan oleh Kejati,” ungkap penyidik KPK, Keimas Abdul Roni.

Usai penyerahan berkas pihak Kejati dituntut untuk menuntaskan kasus tersebut, karena dinilai faktor geografis yang dekat, sehingga pemeriksaaan lebih intensif, “Selain itu kita juga akan memantau kasus  ini bagaiman perkembangannya nanti. Bukan tidak mungkin nanti akan kita ambil alih kembali jika tidak ada perkembangan,” katanya.

Kemudian pada saat konferensi pers Kasus menjerat Bupati Muara Enim Ahmad Yani, Ketua DPRD Muara Enim Aries HB, Plt Kadis PUPR Ramlan Suryadi, Kabid Pembangunan Jalan dan PPK di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim Elfin MZ Muhtar serta seorang pihak swasta bernama Robi Okta Fahlefi dipertanyakan kembali wartawan Metro TV atas nama Mario, karena kasus serupa juga terjadi di Kabupaten Seluma.

“Pertanyaan saya ini mirip dengan kasus yang ditangani oleh KPK terkait Murman Effendi (Mantan Bupati Seluma, red) yang ketika itu melakukan pengaturan anggaran mengajak-ngajak 26 Anggota DPRD (Masuk semuda) dalam proses perjalanannya 2 meninggal karena mungkin ketakutan. Jadi 24 ditahan” ungkapnya saat mempertanyakan berapa orang yang menjadi tersangka kasus di Muara Enim tersebut.

Dilansir dari merdeka.com kasus Bupati Muara Enim Ahmad Yani dkk “Setelah dilakukan pengumpulan informasi dan data yang kemudian ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup dan adanya berbagai fakta hukum selama proses persidangan dalam perkara awal dengan terdakwa Ahmad Yani dan kawan-kawan, KPK melakukan penyelidikan dan meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan pada bulan September 2021,” ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, Jakarta, Kamis (30/9/2021).

Sedangkan dalam kasus berjamaan di Muara Enim terdapat 10 anggota DPRD Muara Enim yang ditetapkan tersangka, yakni Indra Gani BS, Ishak Joharsah, Ari Yoca Setiadi, Ahmad Reo Kusuma, Marsito, Mardiansyah, Muhardi, Fitrianzah, Subahan, dan Piardi.

Menurut Alex, ke-10 anggota DPRD Muara Enim menerima suap dengan nilai bervariasi mulai dari Rp 50 juta hingga Rp 500 juta dari Robi Okta Fahlefi. Suap diberikan agar proyek-proyek yang digarap Robi dengan cara menyuap Ahmad Yani, Juarsah dan pihak lainnya tidak diganggu oleh anggota dewan.

“Uang-uang tersebut, diduga digunakan oleh para tersangka untuk kepentingan mengikuti pemilihan anggota DPRD Kabupaten Muara Enim saat itu,” kata Alex.

Atas dugaan tindak pidana tersebut para tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Untuk kepentingan penyidikan, KPK langsung menahan para tersangka di tiga rutan berbeda. Mereka bakal mendekam di sel tahanan masing-masing setidaknya selama 20 hari pertama terhitung sejak 30 September 2021 hingga 19 Oktober 2021.

Alex mengatakan, mereka yang ditahan di Rutan Kavling C1 yakni Indra Gani BS, Ari Yoca Setiadi, Mardiansyah, dan Muhardi. Sementara Ishak Joharsah, Ahmad Reo Kusuma, Marsito, dan Fitrianzah di Rutan KPK pada gedung Merah Putih. Kemudian Subahan dan Piardi ditahan di Rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur.

“Untuk antisipasi penyebaran virus Covid-19 di lingkungan Rutan KPK, para tersangka akan dilakukan isolasi mandiri pada rutan masing-masing,” kata Alex. [SA]