SEMA UIN Suka Gugat Rektor, FITRA: Menutup Informasi Publik dapat Dikenakan Sanksi Penjara dan Denda

UIN SUKA

Infonegeri, JAKARTA – Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) mendukung upaya yang dilakukan Senat Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (SEMA UIN SUKA) menggugat Rektorat terkait transparansi anggaran kampus ke Komisi Informasi Pusat (KIP) Republik Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Sekjen Seknas FITRA, Misbah Hasan menegaskan bahwa dalam konteks Undang-Undang Komisi Informasi Pusat (UU KIP) kampus merupakan lembaga publik yang seharusnya menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

“Sementara mahasiswa atau lembaga kemahasiswaan punya hak untuk mendapatkan informasi tentang kinerja kampus, termasuk kinerja keuangan kampus,” ujar Misbah Hasan kepada media ini, Sabtu (03/09/2022).

Misbah menjelaskan, seharusnya seluruh kampus mengembangkan dasboard khusus mengenai laporan keuangan yang dapat diakses oleh mahasiswa atau bahkan publik.

BACA JUGA: Dikritik UKT Mahal, Rektor UIN Suka Bubarkan PBAK

“Menurut saya, laporan keuangan kampus adalah dokumen publik. Sehingga publik, terutama mahasiswa di kampus tersebut, berhak mendapatkan informasi. Jadi kalau itu tidak diberikan oleh kampus, jelas itu melanggar UU KIP,” tegas Misbah.

Oleh karena itu, Misbah menyatakan apabila proses mediasi antara SEMA dan Rektorat UIN SUKA di KIP RI mengalami jalan buntu, mahasiswa bisa mengajukan gugatan ke PTUN.

“Badan publik termasuk kampus, bila dianggap tidak transparan, menutupi informasi publik, bisa dikenakan sangsi penjara satu tahun dan denda Rp 5 juta,” pungkasnya.

Sebelumnya, KIP RI menggelar sidang perdana terkait sengketa informasi yang SEMA UIN SUKA atas kecurigaan terhadap Rektorat. Mereka menikai, Rektorat tidak transparan dalam mengelola anggaran kampus.

Sidang bernomor 070/VIII/KIP-RI-8/2022 yang dilaksanakan pada hari Kamis (1/9/2022) itu bermula dari gugatan yang dilayangkan SEMA UIN SUKA. Pasalnya, Rektorat UIN SUKA yang dinilai tertutup dalam pengelolaan anggaran kampus justru mendapat penilaian “Wajar Tanpa Pengecualian” (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia dalam Laporan Keuangan (LK) Tahun Anggaran 2020.

Editor: Soprian Ardianto