Tolak UU Ciptaker, Massa Aksi HMI di Bengkulu Tuntut Presiden dan DPR

Infonegeri, BENGKULU – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Selingkup Cabang Bengkulu menggelar aksi menolak Pengesahan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) di Depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu.

Setelah menggelar aksinya, massa kemudian diperbolehkan memasuki gedung DPRD Provinsi Bengkulu dan menurut informasi yang dihimpun HMI Selingkup Cabang Bengkulu akan memasuki ruangan rapat Paripurna DPRD dan akan menggelar rapat paripurna versi Mahasiswa.

“Setelah memasuki pelataran gedung DPRD Provinsi Bengkulu rencana kami akan memasuki ruangan paripurna dan akan menggelar rapat paripurna versi kami (Mahasiswa),” ungkap salah satu peserta massa aksi, Rabu (05/04/2023).

Berikut tuntutan HMI Cabang Bengkulu:

  1. Menolak Pengesahan Perppu Cipta Kerja Menjadi UU Cipta Kerja yaitu UU NO 6 Tahun 2023.
  2. Memaksa Presiden RI untuk segera mencabut undang-undang tentang penetapan Perpu Cipta kerja menjadi undang-undang yang telah disetujui DPR RI karena merupakan tindakan melanggar Konstitusi (Inkonstitusional).
  3. Menuntut Presiden RI dan DPR RI untuk berhenti melakukan praktek buruk legislasi.
  4. Mengecam tindakan represifitas aparat kepolisian terhadap setiap aksi di Provinsi Bengkulu.

“Kami meminta kepada DPRD Provinsi Bengkulu untuk menyampaikan tuntutan tersebut kepada DPR RI untuk selanjutnya disampaikan kepada pemerintah pusat.” lanjut tuntutnya (SA)