‘Tudingan Kurang Baik’ LBH MW KAHMI Bengkulu Desak Kadis Dikbud Minta Maaf

Caption foto: LBH MW Kahmi Provinsi Bengkulu (Zelig Ilham Hamka, S.H / Advokat dan Pengurus LBH MW Kahmi Provinsi Bengkulu)
Caption foto: LBH MW Kahmi Provinsi Bengkulu (Zelig Ilham Hamka, S.H / Advokat dan Pengurus LBH MW Kahmi Provinsi Bengkulu)

Infonegeri, BENGKULU – Advokat dan Pengurus Lembaga Bantuan Hukum (LBH) MW Kahmi Provinsi Bengkulu Zelig Ilham Hamka, S.H menyikapi klarifikasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Bengkulu, Eri Yulian Hidayat.

Melalui pesan WA saat di konfirmasi Kadis menyampaikan dasar yang kuat yakni SE Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2019 tentang pencegahan keterlibatan peserta didik dalam aksi unjuk rasa yang berpotensi kekerasan.

“Menyikapi Klarifikasi tersebut yang dikeluarkan tanggal 04 April 2023 tentang “Larangan bagi Siswa-siswi SMA dan SMK untuk Ikut Serta dalam Kegiatan Demonstrasi” maka kami meminta Kadis Dikbud segera meminta maaf.” kata Zelig, Rabu (05/04/2023).

Setelah mempelajari SE dan Klarifikasi yang disampaikan, maka ada beberapa hal yang harus kami sampaikan:

  1. Bahwa aksi demonstrasi merupakan bagian dari kebebasan menyatakan pikiran, sikap, dan pendapat yang diatur dan dijamin oleh Konstitusi UUD NRI 1945. Sehingga haruslah dipahami secara utuh bahwa, Aksi Demonstrasi yang dilakukan oleh HMI Cabang Bengkulu merupakan bentuk perwujudan dari hak-hak konstitusional warga negara;
  2. Bahwa dalam SE Kepala Dikbud Provinsi Bengkulu tersebut secara jelas mencatut nama dan Surat Resmi HMI Cabang Bengkulu yang ditujukan ke Aparat Kepolisian, maka secara jelas Dikbud Provinsi Bengkulu telah menuding bahwa dalam Aksi Demonstrasi HMI Cabang Bengkulu melibatkan dan/atau mengajak pelajar SMA dan SMK yang ada di Provinsi Bengkulu;
  3. Bahwa dengan dalih berdasar pada SE Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 9 Tahun 2019 tentang “Pencegahan Keterlibatan Peserta Didik dalam Aksi Unjuk Rasa yang Berpotensi Kekerasan”. Maka, Dikbud Provinsi Bengkulu telah menuding bahwa aksi demonstrasi HMI Cabang Bengkulu terindikasi tindakan-tindakan kekerasan;
  4. Bahwa berdasar pada pernyataan-pernyataan di atas, secara jelas dan nyata bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu telah mencoreng nama baik HMI secara kelembagaan. Maka dari itu, kami menuntut Kepala Dikbud Provinsi Bengkulu untuk menyampaikan Permohonan Maaf secara resmi dan terbuka kepada HMI Cabang Bengkulu. [SA]