Infonegeri, BENGKULU – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti rendahnya nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seluma. MCP merupakan aplikasi KPK untuk memantau kinerja program pencegahan korupsi.
Hal tersebut disampaikan Anggota Korwil I Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK Mohammad Jhanattan saat melakukan rapat bersama Pemkab Seluma, bersama Sekda Hadianto di Ruangan Rapat Bupati, Jumat, (24/11/23) kemarin.
“Nilainya masih dibawah angka 40 persen, ini merupakan dampak dari lalainya manajemen Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), dalam melaporkan hasil laporan dari pekerjaan disetiap kegiatan yang sudah terlaksana,” kata Mohammad.
Rendah nilai tersebut, tak setimpal dengan Sumber Daya Manusia (SDM) sudah lumayan besar, namun setiap hasil audit Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) tidak diploting ke portal resmi MCP KPK. Termasuk pekerjaan rutin pendampingan dengan OPD.
“Kami (KPK) minta tim dari Inspektorat segera lakukan pelaksanaan audit terhadap pekerjaan rutin di setiap OPD, terutama kepada Unit Kegiatan Pengelolaan Barang dan Jasa (UKPBJ) yang belum memahami adanya tingkat komponen dalam negeri,” katanya.
Jhanattan menyebut, bahwa rendahnya MCP ini juga merupakan dampak dari dana hibah di setiap OPD tak adanya laporan sehingga hal tersebut menjadi catatan khusus bagi Pemkab Seluma. Dan penggunaan APBD rentan terjadi penyalahgunaan kewenangan.
“(Dampak dari rendahnya MCP menjadi catatan khsus KPK) Terutama terkait penggunaan keuangan sangat rawan terjadi penyalahgunaan kewenangan dan korupsi sehingga laporan inspektorat kepada KPK harus rutin terlaksana di MCP,” terang Jhanattan.
Lebih lanjut Jhanattan menyoroti persoalan sepertifikat tanah, bahwa sampai saat ini peningkatan sertifikasi tanah masih menjadi persoalan yang belum bisa diselesaikan oleh Pemkab Seluma disetiap tahunnya, hal tersebut selalu menjadi temuan BPK.
“Kami minta komitmen kepada Pemkab Seluma, seluruh persoalan yang menyangkut indeks rendahnya MCP bisa diselesaikan, targetnya nilai MCP (aplikasi yang dikembangkan oleh KPK untuk memantau kinerja program pencegahan korupsi) 70-80 persen,” ujarnya.
Sementara Sekda Hadianto mengakui, rendahnya nilai MCP, dan akan berkomitmen. “Kita akan evaluasi terhadap SDM APIP di Inspektorat dan menambah SDM pada UKPBJ. Tinggal kita lihat dulu ada tidak dukungan dari sisi Anggaran,” demikian kata Sekda.
Pewarta | Soprian Ardianto
Editor | Bima Setia Budi