Infonegeri, BENGKULU – Ratusan guru tergabung di Forum Guru Prioritas Pertama Negeri dan Swasta (FGPPNS) sambangi DPRD Provinsi Bengkulu meminta agar diperjuangkan menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Ketua FGPPNS Provinsi Bengkulu, Ellya Oktarina menyampaikan, FGPPNS ini merupakan gabungan guru Prioritas 1 (P1) yang merupakan tenaga kontrak yang pada tahun 2021 lalu lulus Passing Grade, P2 yang merupakan pegawai Kategori II, P3 yang merupakan pegawai dengan masa kerja diatas 3 tahun dan P4 yang merupakan pegawai dengan masa kerja kurang dari tiga tahun, baik yang bekerja di sekolah Negeri maupun swasta se Kota Bengkulu, berharap bisa diakomodir pada penerimaan PPPK pada tahun berikutnya.
“Tujuan kami kesini adalah minta diperjuangkan agar tahun 2024 nanti, kawan-kawan ini bisa semuanya diangkat menjadi ASN PPPK seperti kami di tahun 2023 ini.” ujar Ellya yang sebelumnya mengikuti tes tahun 2021 dan dinyatakan lulus passing grade (ambang batas) namun baru diangkat tahun 2023, mewakili tuntutan rekan-rekannya sesama guru.
Menurutnya pada penerimaan tahun 2023, jumlah formasi yang tersedia sangat sedikit dan sebagian besar sudah terisi dari pegawai P1, sehingga hanya tersisa kisaran 117 formasi yang diperebutkan ribuan guru, sementara diantara pegawai kontrak yang tersisa saat ini ada yang sudah puluhan tahun mengabdi.
“Harapannya Pak, para guru ini tidak lagi diikutkan tes tapi langsung diangkat menjadi PPPK. Karena diantara mereka ini ada yang sudah mengabdi 25 tahun lebih, ada juga kalau diangkat mereka masuk usia pensiun, ada juga guru eks THK II (Tenaga Honorer Kategori II) yang masih tersisa 9 orang,” Elly memaparkan kondisi para guru honorer yang ada di Bengkulu saat ini .
Disampaikannya pula bahwa untuk persoalan tersebut pihaknya juga sudah melakukan audiensi ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Kementerian Keuangan yang menurutnya menjadi angin segar untuk pembukaan kembali PPPK tahun 2024.
“Kalau dari Kemendikbud informasinya akan dibuka antara bulan Mei sampai Oktober, sementara dari KemenPAN katanya semua guru ini akan di nol kan yang akan dibuka untuk PPPK dari Sekolah Negeri, sementara di Kemenkeu juga sudah mengeluarkan PMK nomor 110 tahun 2023 yang intinya untuk penggajian dan tunjangan melekat. Tinggal lagi Pemerintah daerah mau atau tidak untuk membuka formasi,” tambahnya.
Demikian dengan persoalan Guru yang selama ini bekerja di Sekolah Luar Biasa (SLB) juga banyak yang tidak bisa mengikuti seleksi karena formasi yang tidak tersedia atau juga tidak ada yang memenuhi formasi yang dibuka.
Untuk pengadaan PPPK tahun 2024 diharapkan Ellya, Pemerintah diharapkan bisa membuka peluang bagi para Guru berstatus Pegawai Tidak Tetap (PTT) itu khususnya untuk formasi mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, PKN, Bahasa Indonesia, Matematika, Sejarah, Bahasa Inggris, Seni Budaya, Penjas, Ekonomi dan Guru BK.
Sementara Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, Edwar Samsi menyatakan sesuai dengan hasil audiensi, pihaknya memastikan bakal meminta Pemprov Bengkulu dapat menyediakan formasi PPPK di tahun 2024. Pihaknya juga akan memperjuangkan hal itu sampai ke pusat agar pada penerimaan tahun berikutnya harapan para guru itu bisa diakomodir.
“Apa yang menjadi usulan para Guru Honorer dalam waktu yang tidak terlalu lama, nanti kami akan koordinasikan baik ke Pemerintah Provinsi maupun ke Pemerintah Pusat. Dalam hal ini tadi saya tawarkan dengan kawan-kawan, kita ke Jakarta membawa persoalan ini sehingga nanti langsung dapat jawabannya jadi tidak ngambang.” ujarnya.
Editor | Bima Setia Budi
