Infonegeri, BENGKULU – Komisi II DPRD Kota Bengkulu lakukan inspeksi mendadak (Sidak) bangunan mega proyek Kota Tuo yang baru satu tahun amblas, telan anggaran Belasan Miliar dari APBD Kota Bengkulu 5,8 Miliar dan 10 Miliar APBN (Kementerian).
Dikatakan Ketua Komisi II DPRD Kota Bengkulu, Nuzuludin, SE, setelah melihat langsung kelapangan, faktanya ternyata pembangunan Kota Tuo ini merupakan kesalahan pada saat pembangunan kontruksi bukan faktor alam dan lain sebagainya.
“Kita bisa menyaksikan langsung (pembangunan kota tuo) bahwa ada kerusakan kontruksi. Artinya dari pantauan ada kemungkinan penyebabnya bukan faktor alam, tetapi kesalahan dari kontruksi (saat pembangunan).” kata Nuzuludin, Senin (27/02/2023).
Dari akibat dari kesalahan kontruksi pembangunan ini Komisi II DPRD Kota Bengkulu meminta kepada semua pihak agar bertanggungjawab, baik dari Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Pemukiman Wilayah (BPPW) Bengkulu dan Pemkot Bengkulu.
“Untuk kanjian secara teknisnya tentu kepada orang-orang teknis (yang membidangi). Kita minta semuanya pihak harus bertanggungjawab terhadap kerusakan pembangunan Kota Tuo,” jelas Politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kota Bengkulu ini.
Kesaksian Warga Sekitar Kota Tuo
Salah satu warga Kelurahan Pasar Bengkulu, menurut kesaksiannya pada saat pembangun berlangsung struktur tanah (tanah timbun) pembangunan Kota Tuo merupakan tanah timbunan tanpa ada pengerasan menggunakan alat berat oleh pengelola.
“Pemerintah segera ambil tindakan, karena saya mengetahui betul struktur bangunan dan tanah tempat pembangunan Kota Tuo ini tanah timbunan, dan saat itu saya lihat tanah tersebut tidak dilakukan pengerasan,” ucap Mulyadi.
Tidak hanyak soal struktur tanah, ia juga menyampaikan pembangunanKota Tuo yang berada di bibir Sungai, didalam perencanaan pembangunan terdapat ketidak sesuai pemasangan (tidak sesuai konstruksi) Pondasi Tiang Pancang (pasak bumi).
“Pada saat pembangunan Kota Tuo terdapat pemasangan pondasi tiang (beton, pasak bumi) yang diduga dipotong hingga 4 sampai 6 meter, sehingga kedalama tiangnya berkurang (pembangunan tidak sesuai konstruksi),” jelas Mulyadi
Kementerian PUPR
Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Pemukiman Wilayah (BPPW) Bengkulu dalam hal ini Made Ardana, ST, MT, selaku Sekretaris Pokja Perumahan Kawasan Pemukiman (PKP) Kota Bengkulu mencari solusi.
“Menyikapi Kota Tuo (Kota Bengkulu) terutama pada struktur pembangunannya, sebagaimana kita ketahui pada tadi malam ada gerakan struktur (bangunan Amblas), oleh karena itu kami dalam waktu dekat akan mencari solusi secara bersama dalam jangka pendek dan jangka panjang,” jelasnya, Jumat (24/02/2023).
Lebih lanjut ia menyampaikan dalam menyikapi struktur bangunan yang sudah rusak Pemerintah Kota Bengkulu bersama pihak BPPW Bengkulu akan mengambila langka-langka kongkrit, seperti langka jangka menengah dan jangka penjang.
“Jangka pendek yang pertama akan melokalisir struktur bangunan yang sudah rusak dengan memberikan himbauan kepada pengunjung agar tidak melewati lokasi bangunan yang rusak sehingga keamanan masih bisa terjaga. Jangkan panjang akan ada pertemua secara teknis antara pemda Kota dan pihak balai,” terangnya.
Diketahui saat ini Pemkota Bengkulu melalui Wakil Walikota Bengkulu, Dedy Wahyudi pada Mei 2022 tahun lalu mengungkapkan, berencana pembangunan Kota Tuo tahap II akan berlanjut dengan anggaran Rp. 35 Miliar lebih dengan masa pengerjaan 6-10 bulan. [SA]
