Infonegeri, JAWA BARAT – Ketua Panja Sustainable Development Goals (SDGs) Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Sihar Sitorus berharap agar pemerintah dan seluruh Anggota DPR mensosialisasikan 17 target SDGs ke daerah-daerah. Dimana, Bappenas sudah menyatakan bahwa SDGs sudah masuk dan sejalan dengan program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
“Tinggal Parlemen melalui fungsi-fungsinya, sekaligus juga dengan pertemuan Anggota DPR RI dengan konstituennya, membawa program-program DPR dan mengawasi kinerja pemerintah, sekaligus mengkampanyekan dan menyosialisasikan bahwa kita punya target SDGs yang harus kita capai di Tahun 2030,” papar Sihar usai Focus Group Discussion BKSAP dengan Tema “Sustainable Economic Goals and Covid-19 Pandemic” di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Kamis (2/4/2021).
Dengan kata lain, sebenarnya SDGs ini sudah dirancang sedemikian komprehensif, mulai dari titik permasalahan atau tantangan-tantangan, action plan nya, serta tidakan dalam mencapai target tersebut. SDGs harus dijalankan di seluruh daerah di Indonesia, untuk itu perlu sosialisasi dan partisipasi dari seluruh daerah untuk mencapai 17 target SDGs.
Dalam kesempatan itu Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini juga mengapresiasi toolkit yang dibuat oleh Project Officer Consultant dari Inter Parliamentary Union (IPU) Isabel Obadiaru yang bisa dijadikan sebagai panduan atau guide line. Self assessment tersebut berbentuk questioner untuk menilai diri sendiri tentang perkembangan SDGs di Indonesia.
“Ini sangat baik untuk merefleksi apa saja yang sudah dikerjakan dalam 12 bulan sebelumnya, dan mungkin akan dikerjakan di bulan- bulan berikutnya. Bahkan ada tiga negara yang pada tahun 2018 sudah melakukan self assessment tersebut yakni Serbia,Georgia, dan Fiji,” terang Sihar.
Meski demikian, Sihar mengakui toolkit tersebut disusun atau dibuat sebelum terjadi pandemi Covid-19. Dengan begitu, ada sebuah kondisi yang karena pandemi Covid tidak bisa terlaksana. Artinya, ada satu urgensi bagi Indonesia untuk mengembalikan keadaan ke posisi semula, bahkan mengejar ketertinggalan tersebut. Mengingat target dari SDGs itu kurang dari sepuluh tahun.
“Sebenarnya untuk mengejar ketertinggalan itu, pemerintah dan DPR RI sudah membuat sebuah langkah. Misalnya membuat dua undang-undang, pertama UU No. 2 Tahun 2020 tentang Pemulihan Ekonomi Nasional, ada juga UU Cipta Kerja. Itu adalah tool yang bisa kita pakai, kita gunakan untuk mengejar ketertinggalan tersebut,” urai Sihar.
Ia melanjutkan, seluruh kementerian dan lembaga pasti juga membuat program dengan pandangan atau perspektif, dimana bangsa ini masih berjuang melawan pandemi Covid-19. Tentu ada pantuan untuk memngoptimalkandan memaksimalkan kinerja. “Demikian juga dengan DPR melalui fungsi pengawasan, harus memastikan bagaimana dalam kondisi pandemi ini, program-program Kementerian bisa berjalan sebagaimana mestinya,” tuturnya.
Optimisme tersebut juga bisa terlihat dari geliat di masyarakat sudah mulai terlihat. Belanja di masyarakat sudah mulai tumbuh. Bahkan seperti dilihat bersama jalan-jalan sudah macet, berbeda dengan bulan-bulan awal saat pandemi ada. (SA/Rls)
