Belajar Dari Prabowo Subianto, Akhiri Politik Identitas dan Polarisasi Jelang Pemilu 2024
Infonegeri, JAKARTA – Akhir-akhir ini muncul kembali perdebatan soal polarisasi dan politik identitas. Polarisasi dan politik identitas tidak hanya diperdebatkan, tetapi juga muncul himbauan dan dibentuk satgas untuk mencegah politik identitas dan polarisasi menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Bahkan pada momentum Peringatan HUT Ke-76 Bhayangkara di Akadeni Kepolisian Semarang, 5 Juli 2022, Kapolri Listyo Sigit Prabowo menyampaikan: Polarisasi tidak boleh lagi terjadi pada Pemilihan Presiden (Pilpres), Pemilihan Legeslatif (Pileg), dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024.
“Peristiwa ini tentu positif bagi stabilitas politik dan kualitas pelaksanaan pemilu 2024.” Kata Hasanuddin, Koordinator SIAGA 98 menanggapi polarisasi dan politik identitas menjelang Pemilu 2024 mendatang, kepada infonegeri, Kamis (07/07/2022).
Tidak hanya itu, jika semua pihak dapat menarik pelajaran terhadap peristiwa luar biasa paska kekalahan Prabowo Subianto dalam Pemilu 2019 yang lalu, yaitu keputusan bergabungnya Prabowo Subianto dalam Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) sebagai mengakhiri polarisasi.
“Belajar dari Prabowo Subianto pada Pemilu 2019 yang lalu, maka patutlah sikap ini menjadi contoh dan tauladan kenegaraan bahwa politik pemilu ditujukan pada kepentingan bangsa dan negara.” Jelas Hasanuddin.
Meski diketahui, kata Hasanuddin, bahwa sikap Prabowo ini kemudian menuai kritik dari sebagian para pendukungnya pada saat setelah bergabungnya di kabinet Jokowi Indonesia maju, maupun sebagian pihak pendukung Jokowi.
Namun, Prabowo Subianto membuktikan selain sikap kenegarawanannya, juga loyalitasnya pada Presiden Jokowi selama pemerintahannya patutlah diapresiasi. “Tidak ada kasak-kusuk, monuver politik, dan politik dua kaki prabowo dalam Kabinet Jokowi.”
Loyal dan tegak lurus.
Dari sikap inilah, lanjut Hasanuddin kita harus menarik pelajaran berharga bahwa ada optimisme dalam Pemilu 2024 mendatang, bahwa kenegarawanan elit politisi penting untuk mengakhiri polarisasi dan politik identitas karena ini bukanlah produk arus bawah pemilih.
“Polarisasi dan politik identitas bukanlah produk arus bawah pemilih, melainkan elit politik. Sebab itu, kami berpandangan bahwa himbauan Kapolri tersebut sesungguhnya untuk elit politisi, bukan arus bawah pemilih.” Sampai Hasanuddin. [Soprian]
