Infonegeri, BENGKULU – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu, sampaikan 35 rekomendasi atas Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Bengkulu Tahun Anggaran (TA) 2023 lalu.
Rinciannya, terkait kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah, mulai dari pendapatan, PAD dan pengelolaan keuangan daerah. Peningkatan kualitas kesehatan ibu hamil dan bayi baru lahir hingga usia umur lima tahun yang menjadi perbaikan utama.
Lalu, mengejar pembagunan infrastruktur, usulan program dan kegiatan OPD terlalu banyak dan peran BUMD dalam peningkatan perekonomian yang utama adalah membantu meningkatkan pendapatan asli daerah. Pariwisata menjadi salah satu unggulan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan diperlukan koordinasi dan kolaborasi Dinas Pariwisata dengan Badan Pusat Statistik (BPS).
Kemudian, program pengembangan sumber daya pariwisata ekonomi kreatif masih terkendala belum adanya pergub dan perda, meminta BPKAD agar serapan anggaran dimaksimalkan dan rekomendasi kepada Dinas TPHP Provinsi Bengkulu terkait masalah alat Excavator rusak milik Provinsi Bengkulu.
Gubernur Bengkulu diminta memberikan dukungan kepemilikan fungsi balai sertifikat, Gubernur Bengkulu diminta memberikan dukungan anggaran perbaikan jaringan irigasi dan program UMKM menghasilkan produk yang lebih kreatif dan menyentuh masyarakat.
Selanjutnya, Dinas Kelautan dan Perikanan dan Biro Hukum agar segera menyusun Pergub tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembangunan PPN di Kabupaten Seluma agar menggunakan APBN bukan APBD, revitalisasi alat vaksin rabies anjing dan kucing dan merekomendasikan dukungan untuk sertifikasi ASEPO.
Selain itu, ternak sapi yang sudah disalurkan ke kelompok petani agar selalu dipantau, revitalisasi sarana dan prasarana di UPT ternak dan pakan, dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bengkulu agar mendata UMKM dibawah binaan mereka, kurangnya penyelenggaraan pelatihan terkait perizinan dan penanaman modal secara offline dan kontrol pengawasan terhadap perizinan perusahaan yang berinvestasi di provinsi Bengkulu.
Serta, DPMPTSP Provinsi Bengkulu diminta menyampaikan laporan data investasi di Provinsi Bengkulu, DPRD menyarankan agar Pemda memiliki pelaksanaan lelang yang kredibel dan kualifikasi lama, tata kelola kepegawaian perlu diperhatikan oleh Gubernur Bengkulu, rehabilitasi pembangunan lima stadion mini.
Pembinaan dan bimbingan pemuda, pembinaan olahraga khusus kaum disabilitas di provinsi Bengkulu, seluruh mitra kerja DPRD Provinsi Bengkulu diminta menghormati undangan terkait pembahasan LKPJ dan menyediakan anggaran yang lebih memadai terkait penanggulangan bencana di Provinsi Bengkulu.
Rekomendasi lainnya, DPRD meminta kejelasan terkait kegiatan fasilitasi pembuatan akta kelahiran, NIK, dan KIA di Dinas Sosial Provinsi Bengkulu yang anggarannya terserap 100 persen, tenaga kerja lokal harus jadi perhatian gubernur Bengkulu dan pengelolaan arsip harus dikerjakan oleh tenaga yang berkualitas. Pembangunan kapasitas layanan kesehatan harus diimbangi dengan penyediaan SDM kualifikasi tinggi dan penanganan keterbatasan tenaga dokter spesialis di RSKJ Suprapto Bengkulu.
Rekomendasi atas LKPj Gubernur Bengkulu tersebut, dibacakan Ketua Komisi lV DPRD Provinsi Bengkulu, Edwar Samsi, S.IP, MM dalam rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Provinsi Bengkulu tentang penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Bengkulu tahun anggaran 2023 di Gedung DPRD Provinsi Bengkulu, Senin (01/04/2024) siang.
‘’Ada 35 rekomendasi DPRD atas Laporan Pertanggungjawaban Gubernur Bengkulu tahun anggaran 2023 lalu. Jadi, kita minta rekomendasi ini betul-betul dilaksanakan di tahun 2024 ini,’’ ujar Edwar Samsi.
Lebih jauh, Edwar Samsi menitik beratkan atas 18 program Gubernur Bengkulu yang masih belum tercapai target pelaksanaannya, yang diantaranya rencana pembangunan stadion mini di seluruh kecamatan di Provinsi Bengkulu. Mengingat, saat ini baru terealisasi sebanyak 5 stadion mini dari target sebanyak 130 stadion mini.
‘’Seperti pembangunan stadion mini ini, ini masih belum terlaksanakan seluruh. Dan saya pesimis ini bisa terealisasi seluruh sebelum habis masa jabatan gubernur Bengkulu,’’ terang Edwar Samsi.
Edwar menegaskan, rekomendasi dari DPRD Provinsi Bengkulu jangan dianggap sebagai sebuah formalitas saja. Namun harus direalisasikan sesuai hasil rapat evaluasi, antara masing-masing komisi DPRD Provinsi Bengkulu dengan mitra kerja beberapa waktu lalu.
‘’Ini bukan sekedar rekomendasi formalitas, tetapi betul-betul harus dilaksanakan. Karena sudah melalui rapat evaluasi antara komisi di DPRD Provinsi Bengkulu dengan mitra kerja masing-masing,’’ tegas Edwar Samsi.
Editor | Bima Setia Budi
