Infonegeri, BENGKULU – Sebanyak 5.728 warga Kota Bengkulu penerima bantuan sosial (bansos) dihapus dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Dari sekian ribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang dihapus ada berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN).
Koordinator PKH Kota Bengkulu bersama tim masih terus melakukan pemutakhiran data saat ini warga Kota Bengkulu menerima bansos sekitar 152 ribu warga atau KPM yang masih masuk DTKS. Itu pun masih terus dilakukan validasi dari Kemensos RI.
Hal tersebut disampaikan Koordinator PKH Kota Bengkulu Piriadi, ia mengakui ada ditemukan warga Kota Bengkulu berstatus ASN menerima bansos. ASN tersebut masuk ke DTKS selama proses mengikuti CPNS, sayangnya setelah lolos tidak melapor.
“Ya memang ada juga Aparatur Sipil Negara (ASN) yang kita temukan masuk DTKS. Seperti salah satunya ASN di Kecamatan Singaran Pati. Dia baru lulus CPNS (tidak melapor kelulusan menjadi ASN), sudah kita keluarkan dari DTKS,” ujar Piriadi, Rabu (06/09).
Piriadi juga menjelaskan menurut data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan ada sebanyak 23.800 orang ASN se-Indonesia yang terdaftar sebagai penerima bansos. Temuan tersebut telah dikoordinasikan dengan pemerintah daerah.
Berdasarkan temuan KPK tersebut setelah berkoordinasi, sesuai dengan domisili ASN yang terdaftar sebagai penerima bansos untuk segera dilakukan perbaikan. “Kalau dia berstatus ASN, maka bansos yang telah diterima harus dikembalikan,” ujar Piriadi.
Sementara itu, Kadis Sosial Kota Bengkulu Sahat Situmorang juga membenarkan adanya pemutakhiran data. “Yang dihapus dari DTKS, misalnya yang penghasilanya di atas UMK atau berpenghasilan di atas 2,4 juta perbulan dan yang berstatus ASN,” kata Sahat.
Sahat juga membeberkan Kemensos sudah berikirm surat kepada ASN penerima bansos segera mengembalikan. “Berdasarkan rilis dari pihak KPK, ternyata pencairan bansos yang tidak tepat sasaran jumlahnya sebesar Rp 140 miliar perbulan,” jelasnya. [SA]
