Infonegeri, BENGKULU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Hamka Sabri melaksanakan kegiatan Sosialisasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di Gedung Pola Pemprov Bengkulu, Rabu (30/8/2023).
Masuk agenda Roadshow Bus KPK, Sekda mengatakan bahwa kegiatan seperti ini sangat penting dilakukan, karena rata-rata kasus suap sangat tinggi terjadi di Badan Usaha, salah satunya saat akan mengurus perizinan, agar mempercepat prosesnya.
“Pikiran bahwa dengan uang pelicin semuanya akan cepat, itu adalah pikiran yang keliru. Pada hari ini akan diberikan ilmu manajemen anti suap, sehingga nanti BUMD kita, baik Badan Usaha Swasta kita mempunyai manajemen sendir,” jelas Sekda.
Sementara itu Kasatgas 4 Direktorat Antikorupsi Badan Usaha (AKBU) Ipi Maryati Kuding menjelaskan bahwa berdasarkan data penanganan KPK secara statistik jumlah tersangka yang paling banyak ditetapkan KPK justru berasal dari sektor swasta.
“Kalau kita lihat dari instansinya BUMN, BUMD termasuk salah satu instansi yang menduduki peringkat tertinggi terjadinya kasus korupsi, untuk itu kami fokus kepada upaya pencegahan korupsi pada dunia usaha,” beber Ipi Maryati Kuding.
Diketahui dalam kegiatan ini KPK juga mengundang seluruh BUMD dari seluruh Provinsi Bengkulu juga dari sektor swasta. Harapannya adalah sosialisasi ini dapat memperkenalkan salah satu pembangunan sistem anti korupsi pada dunia usaha. [SA]
