Infonegeri, BENGKULU – Gabungan Komisi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu hingga saat ini masih membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Bengkulu Tahun Anggaran (TA) 2023.
Pembahasan tersebut dilakukan, salah satunya bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana capaian kinerja pemerintah daerah selama tahn anggaran tersebut.
Anggota Komisi II DPRD Provinsi Bengkulu, Usin Abdisyah Putra Sembiring, SH mengatakan, pihaknya sudah melakukan pembahasan bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang menjadi mitra Komisi II DPRD Provinsi Bengkulu.
“Dalam pembahasan itu, kita juga memberikan sejumlah masukan serta evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah,” ungkap Usin pada Minggu (31/03/2024).
Menurut Usin, penting bagi DPRD Provinsi Bengkulu untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap LKPj Gubernur, hingga bisa dipastikan apakah kebijakan dan program yang telah dilaksanakan pemerintah daerah (Pemda), sesuai dengan ketentuan dan tujuan yang telah ditetapkan.
“Kita yang memiliki fungsi pengawasan, tentunya harus melihat sejauh mana dampak program yang telah dilaksanakan pemda melalui pembahasan LKPj ini,” kata Usin.
Selama pembahasan, lanjut Usin, ada beberapa aspek yang menjadi fokus pihaknya dalam pembehasan LKPj. Seperti capaian program-program prioritas yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Kita perlu memastikan apakah program yang telah direncanakan memiliki dampak yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah secara keseluruhan,” ujar Usin.
Selain itu, sambung Usin, pihaknya juga menyoroti mengenai pengelolaan keuangan daerah, dan realisasi anggaran yang dilakukan pemda. Dimana pengelolaan keuangan daerah merupakan hal yang sangat penting dalam menjaga keberlangsungan pembangunan daerah.
“Kita perlu memastikan setiap penggunaan anggaran telah dilakukan dengan transparan dan akuntabel. Sebenarnya pembahasan LKPj ini perlu melibatkan berbagai pihak. Terutama dari sisi pemberian masukan dan evaluasi terhadap kinerja pemda. Lalu partisipasi masyarakat sangat penting dalam memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan pemerintahan daerah. Sehingga dalam pembahasan ini dapat dilakukan secara menyeluruh dan mendalam,” demikian Usin
Editor | Bima Setia Budi
