Netizen Kritik MBG, SPPG Balik Tuding “Cari Kesalahan”

Infonegeri, BENGKULU – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Bengkulu kembali menuai sorotan setelah beredarnya unggahan viral yang menampilkan porsi makanan dinilai tidak sebanding dengan anggaran. Polemik ini memicu gelombang kritik terkait transparansi dan kualitas distribusi program yang menyasar kelompok rentan.

Kepala Regional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Bengkulu, Gloria Erysa Meilinda Situmorang, menilai reaksi warganet cenderung tidak proporsional. Ia menyebut sebagian netizen justru “mencari-cari kesalahan” hanya berdasarkan satu foto tanpa memahami komposisi menu secara utuh.

Polemik bermula dari unggahan yang memperlihatkan paket MBG berisi satu bungkus roti, satu butir telur rebus, satu kotak susu, satu kue kacang, dan tiga butir kurma. Paket tersebut disebut memiliki nilai anggaran Rp10.000.

Sementara itu, paket porsi kecil berisi roti, satu butir telur ayam atau empat butir telur puyuh, serta tiga butir kurma, dengan nilai Rp8.000 per porsi.

Unggahan tersebut langsung memicu pertanyaan publik. Sejumlah netizen mempertanyakan apakah isi paket benar-benar mencerminkan nilai anggaran yang diklaim, sekaligus menyoroti potensi ketidakterbukaan dalam pengelolaan program.

Menanggapi kritik tersebut, Gloria menegaskan bahwa penilaian tidak bisa hanya didasarkan pada tampilan visual. Ia menyebut penyusunan menu telah melalui perhitungan kebutuhan gizi yang terukur.

“Untuk hari Senin, porsi besar termasuk bagi ibu hamil dan menyusui terdiri dari roti, telur, kue kacang, susu, dan kurma,” jelasnya.

Ia merinci kandungan gizi paket tersebut mencapai Energi 495,7 kkal, Protein 19,3 gram, Lemak 16 gram, dan Karbohidrat 62,3 gram, yang diklaim telah sesuai standar.

Namun, pernyataan yang menyebut netizen “mencari-cari kesalahan” justru memperkeruh suasana. Kritik publik dinilai sebagai bentuk kontrol sosial terhadap penggunaan anggaran, terlebih program ini bersentuhan langsung dengan masyarakat.

SPPG Bengkulu mengimbau masyarakat tidak terburu-buru menarik kesimpulan dari informasi di media sosial. Mereka memastikan distribusi MBG telah mengikuti standar gizi dan prosedur yang berlaku.

Di sisi lain, polemik ini menegaskan pentingnya transparansi dan komunikasi publik dalam pelaksanaan program bantuan. Tanpa keterbukaan, kepercayaan masyarakat berpotensi terus tergerus, meski program diklaim telah memenuhi standar teknis.

“Kami berterima kasih atas perhatian dan masukan masyarakat. Ini menjadi bahan evaluasi agar pelaksanaan MBG ke depan semakin baik,” tutup Gloria.

Pewarta | Soprian Ardianto